Presiden Bisa Pantau Pelaksanaan Program di Lapangan Melalui Telepon

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengantongi nomor kontak seluruh penanggung jawab program di lapangan. Ia bisa sewaktu-waktu menghubungi melalui telepon untuk memantau perkembangan program yang dilaksanakan.

Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan telah menyediakan daftar penanggung jawab seluruh program untuk Presiden Jokowi. Penanggung jawab yang dapat dihubungi Presiden bukan menteri, melainkan pejabat eselon II yang menguasai lapangan.

"Misalnya proyek pembangunan jalan tol, Presiden telepon, (pelaksanaan) sudah berapa kilometer?" kata Yanuar saat memaparkan kinerja Kantor Staf Presiden, di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Yanuar mengatakan, kebiasaan Presiden memantau pelaksanaan program pada penanggung jawab di lapangan sangat berdampak pada percepatan pelaksanaan program. Ia mengklaim cara Presiden itu mampu mempercepat penyelesaian suatu program karena tim di lapangan merasa terus diawasi oleh pusat. "Itu bagus untuk mengubah budaya kerja," ujarnya.

Tugas utama Kantor Staf Presiden adalah menemukan masalah yang menghambat pelaksanaan program dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Yanuar menolak jika Kantor Staf Presiden dianggap seperti inspektorat yang mengawasi dan mengaudit kinerja kementerian.

"Kantor Kepresidenan bukan pengawas, bukan eksekutor. Kami teman yang membantu jika ada penghambat," ujarnya.

Tahun ini Kantor Staf Presiden memantau langsung 100 program prioritas yang menjadi janji kampanye Presiden Jokowi. Program itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan isu ketahanan pangan, energi, infrastruktur dan transportasi, maritim, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, perlindungan anak dan perempuan, hutan, pariwisata, undang-undang, dan reformasi birokrasi.

Jumlah program prioritas itu akan meningkat pada tahun 2016 dengan target pengawasan pada 500 program prioritas. Jika ditotal, jumlah programnya mencapai sekitar 5.000.

Menurut Yanuar, kementerian/lembaga akan secara rutin melaporkan pelaksanaan program berikut hambatan yang ditemui pada Kantor Staf Presiden. Setelah itu, Kantor Staf Presiden akan melakukan verifikasi dan analisis untuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Regulasi akuntabilitas dan komunikasi menjadi kunci penting untuk menyelesaikan permasalahan," ucap Yanuar.