PPP Pilih Beri Dukungan ke Jokowi daripada Minta Jatah Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan kubu Muktamar Surabaya tidak mau mengikuti langkah PDI Perjuangan yang meminta tambahan jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo. PPP akan terus berupaya memberi dukungan ke pemerintah tanpa meminta imbalan.

"Kata agama, tangan di atas (memberi dukungan) lebih baik daripada tangan di bawah (meminta). Ini yang jadi pegangan PPP," kata Juru Bicara Fraksi PPP Arsul Sani saat dihubungi Kompas.com, Rabu ( 24/6/2015).

PPP, kata Arsul, menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden. PPP meyakini Jokowi mengetahui siapa menteri yang patut diganti dan siapa yang menggantikannya.

"Kalau diminta kader PPP untuk tambahan di kabinet, ya akan disiapkan. Kalau tidak, ya PPP tetap konsisten dukung pemerintahan Jokowi-JK," ucap Wakil Sekjen PPP ini.

Bagi PPP, lanjut Arsul, evaluasi kinerja para menteri yang kini sedang dilakukan Presiden memang penting. Dengan evaluasi tersebut, Presiden bisa melihat menteri yang sudah bekerja dengan baik dan menteri yang bekerja kurang maksimal. (Baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

"Terhadap menteri yang hasil evaluasinya jelek, maka menjadi mendesak untuk reshuffle supaya Presiden tidak kehilangan momentum pemerintahannya," ucap dia.

PDI Perjuangan sebelumnya meminta tambahan lima kursi menteri kepada Presiden jika perombakan dilakukan terhadap Kabinet Kerja. (Baca: PDI-P Minta Tambahan 5 Kursi Menteri kepada Jokowi)

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini merupakan upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah. Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDI-P diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut dia, PDI-P memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri. (Baca: PDI-P Merasa Layak Dapat Tambahan 5 Kursi Menteri, Ini Alasannya)

"Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan penggunaan hak prerogatifnya, memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah.