Misbakhun: Dana Aspirasi Jalan Terus Meski Ditolak Nasdem dan Hanura

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Muhammad Misbakhun, menegaskan bahwa dana aspirasi dapil akan terus berjalan meski ditolak oleh Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura.

Penolakan tersebut dianggap tidak berpengaruh, karena jalan atau tidaknya dana aspirasi ini tidak tergantung pada persetujuan fraksi.

"Enggak ada masalah ada fraksi menolak. Ini tidak harus disetujui seluruh fraksi," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Misbakhun menilai wajar apabila ada perbedaan dari setiap fraksi dalam memandang berbagai permasalahan, termasuk mengenai dana aspirasi ini. Menurut dia, itulah dinamika demokrasi di DPR.

"DPR memang ditakdirkan tidak solid. Ada 10 fraksi dengan 560 kepala yang kepentingannya berbeda-beda. DPR ini dinamikanya seperti ini," kata Politisi Partai Golkar itu.

Misbakhun meyakini tidak akan ada penyelewengan dana aspirasi ini oleh anggota DPR. Sebab, dana yang ada langsung masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diteruskan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Tidak ada sama sekali dana yang dipegang DPR. Anggota DPR hanya terima usulan proposal dari masyarakat, direkap anggota dan disampaikan ke pemerintah melalui mekanisme penyusunan APBN yang ada," ujarnya.

Dia juga meyakini tidak akan terjadi ketimpangan pembangunan. Saat ini, kata dia, tim UP2DP terus mengkaji bagaimana agar dana aspirasi ini justru menciptakan pemerataan.

"Di tim UP2DP akan dipikirkan kesenjangan Jawa dan di luar Jawa. Ada namanya Indeks Netralitas Kesenjangan (INK)," ucap Misbakhun.