Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan Masyarakat ke Istana Bogor Berkurang karena Jokowi Berkantor

Kompas.com - 25/05/2015, 22:51 WIB

BOGOR, KOMPAS.com- Kegiatan Istana Open dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-533 Bogor yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, sepi peminat, jumlah pengunjung yang sudah mendaftar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Diduga sepinya peminat Istana Open dikarenakan aturan baru yang hanya memperbolehkan pengunjung untuk berkeliling di halaman Istana Bogor saja. Pihak Protokoler Istana Kepresidenan tidak memperbolehkan pengunjung masuk ke dalam ruang istana seperti tahun sebelumnya dengan alasan karena ada aktivitas Presiden Joko Widodo.

"Kurang seru aja kalau ke Istana Bogor tidak bisa masuk dalam istana, karena yang paling ingin dilihat masyarakat itu ya isi di dalam istana, lukisan, cermin seribu, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi masuk," kata Usep, salah seorang pengunjung Istana Open, Senin.

Hal serupa juga disampaikan Zira (24) salah seorang pengunjung Istana Open, yang menilai kunjungan ke Istana Bogor kali ini tidak semeriah tahun lalu, suasana sepi dan kaku terasa saat masuk gerbang istana.

"Sekarang peraturannya sangat ketat, tidak boleh masuk dalam istana, penjagaan juga ketat, sempat ada beberapa yang tertinggal rombongan masuk, terpaksa menunggu rombongan berikutnya baru boleh masuk," katanya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto merasakan hal serupa. Namun ia menilai sepinya peminat karena dua hal yakni karena adanya aktivitas Presiden Joko Widodo di Istana Bogor dan yang kedua karena informasi tentang Istana Open yang belum diketahui oleh masyarakat.

"Ada dua kemungkinan, ketika ada Presiden Jokowi tidak bisa masuk dalam istana, bisa juga karena belum banyak masyarakat yang tahu," kata Bima.

Dia mengatakan, di satu sisi ada kebanggaan dengan adanya Presiden Joko Widodo yang menempati Istana Bogor, yang setiap pekan berada di Bogor. Presiden menempati ruangan yang dulu digunakan oleh Presiden Soekarno.

"Kita akan komunikasikan dengan Sekretaris Negara dan Istana Kepresidenan, agar tidak mengurangi makna dari kegiatan Istana Open ini. Akan kita atur jadwalnya," kata Bima.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyebutkan hingga kini jumlah pendaftar Istana Open tercatat sebanyak 7.525 orang. Jumlah tersebut jauh berbeda pada tahun sebelumnya yang mencapai 20.000 orang sejak hari pertama pendaftaran dibuka.

Hari pertama Istana Open berlangsung, jumlah pengunjung yang masuk sekitar 800 orang. Kunjungan dimulai dari pukul 08.00 WIB, sampai dengan 14.00 WIB.

"Kelihatannya memang mengalami penurunan jumlah pengunjung. Kemungkinan bisa karena waktunya tidak tepat. Karena kegiatan berlangsung di hari kerja, bisa juga karena akses istana tidak lagi seperti dulu bisa masuk ke dalam istana," katanya.

Tahun ini, Disbudparekraf menargetkan jumlah pengunjung Istana Open atau disebut dengan Istana Untuk Rakyat mencapai 45.000 orang. Target ini meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp42.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com