Presiden Tata Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dikenal suka bicara terbuka dan blakblakan, termasuk saat acara santai bersama penulis warga Kompasiana di Istana Negara, Selasa (19/5/2015). Kepada 14 Kompasianer, sebutan para penulis warga tersebut, Presiden menumpahkan pandangannya selama dua jam seusai santap siang, termasuk curahan hatinya, mengenai segala hal terkait dirinya dan aktivitasnya sebagai Presiden.

Acara yang dipandu Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki ini berlangsung cair dan Presiden menjawab hampir semua pertanyaan. Didahului penjelasan mengenai pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk membangun infrastruktur, Presiden lalu mengungkapkan keadaan perairan Indonesia sebelum adanya gebrakan penenggelaman kapal asing yang ditengarai mencuri ikan di perairan Indonesia. "Jika malam hari, perairan Maluku itu seperti pesta, penuh lampu. Itu kapal-kapal asing yang sedang mencuri ikan," ungkap Presiden.

Presiden menyatakan berminat menyaksikan langsung di lokasi, tetapi oleh stafnya disarankan untuk tidak nekat blusukan ke perairan Maluku. Solusinya adalah foto satelit yang menunjukkan "pesta" kapal asing itu benar adanya. "Lagi pula kalau saya ke sana sekarang, kapal-kapal asing itu sudah tidak ada. Kapok," kata Presiden.

Namun, Presiden tetap "menagih" Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan 100 kapal asing yang tertangkap tangan mencuri ikan di perairan Indonesia. "Ada 38 lagi kapal asing yang akan ditenggelamkan. Saya maunya tetap 100. Tetapi, sekarang mungkin sudah sulit menangkap kapal asing sebanyak itu," kata Presiden.

Kepada penulis warga, Presiden juga mengungkapkan hal-hal terkait pengangkatan Susi Pudjiastuti. Saat berdiskusi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Presiden mengaku sudah mempelajari riwayat hidup Susi dari A sampai Z, termasuk pendidikannya. Pak JK, kata Presiden, bertanya soal pendidikan Susi yang "hanya" lulus SMP. "Saya katakan, meski lulus SMP, Ibu Susi menguasai lima bahasa asing, Inggris, Jerman, Perancis... padahal waktu itu saya asal sebut saja," kata Presiden sambil tertawa.

Hal sensitif pun, semisal terkait Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Presiden bicara apa adanya. "Saya harus menghitung dengan tepat, makanya keputusannya agak lambat." Kali ini Presiden bicara tanpa tawa. Serius.

Tentang pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba, Presiden mengingatkan itu keputusan pengadilan. Untuk penolakan grasi dan imbauan pemimpin negara yang warganya dihukum mati, Presiden mengaku mendapat tekanan sangat berat. Namun, kata Presiden, dirinya selalu menjelaskan krisisnya rakyat Indonesia oleh narkoba.

Presiden juga bicara soal alasan pemberian grasi kepada sejumlah tahanan politik di Papua. Menurut Presiden, harus ada pendekatan lain yang lebih manusiawi kepada rakyat Papua. Dia berjanji minimal tiga kali dalam setahun mengadakan kunjungan kerja ke provinsi paling timur Indonesia itu.

Peristiwa lain yang diceritakan Presiden adalah mengenai tanda tangannya di perpres yang ramai diberitakan. Perpres itu mengenai tunjangan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara yang naik dari Rp 116,6 juta menjadi Rp 210,9 juta. Menjadi heboh manakala Presiden mengakui tidak membaca terlebih dahulu apa yang harus ditandatanganinya.

Menurut Presiden, adalah tugas kementerian terkait dan sekretaris negara yang menyortir serta membacanya secara detail sebelum ia menandatanganinya.

Presiden lalu merentangkan kedua tangannya dari atas sampai bawah untuk menggambarkan dokumen yang harus ditandatanganinya setiap hari, yang tumpukannya bisa melebihi 1 meter. "Kalau saya baca semua dokumen itu, Presiden Tata Usaha namanya," katanya, kali ini sambil tertawa.

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Mei 2015 dengan judul "Presiden Tata Usaha".