Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sebut Dirinya Difitnah Menteri ESDM Sudirman Said

Kompas.com - 19/05/2015, 05:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi keras terkait tudingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang dikabarkan menyebut SBY tidak berupaya membubarkan Petral. SBY pun menyangkalnya dan menyebut dirinya sudah difitnah.

"Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya ketika menjadi Presiden dulu. Sudirman Said, melalui berita Republika Online, mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY," kata SBY seperti dikutip dari laman Facebook pribadinya, Senin (18/5/2015).

SBY kemudian mewanti-wanti kepada Sudirman Said untuk mengklarifikasi pernyataan yang dia anggap menyerang tersebut. Ia pun memastikan telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memberantas para mafia dalam kejahatan dan penyimpangan.

Tak hanya itu, SBY juga berkomentar tentang pembubaran Petral. Ia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan.

"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

Tak hanya itu, SBY juga memaparkan dirinya sudah berkoordinasi dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan lima mantan menteri terkait untuk masalah tersebut. Ia pun menanyakan perihal pembubaran Petral.

"Semua menjawab tidak pernah ada, termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu," kata SBY.

Difitnah

Lebih jauh, SBY pun menyesalkan adanya pernyataan dari Sudirman Said yang dia anggap sudah menyerang itu. Ia pun menyebut dirinya sudah difitnah.

"Berita ini saya pandang sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Saya masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan," kata SBY.

SBY mengakui, dirinya saat ini tidak memiliki kekuasaan seperti sedia kala. Ia pun mengaku sulit menghadapi penguasa saat ini.

"Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah 'power' yang masih saya miliki," kata SBY.

Tidak terima terus disalahkan

SBY juga mengeluh pemerintahannya kerap disalahkan oleh pemerintahan saat ini. Ia pun menyesalkan pernyataan-pernyataan yang keluar dari pemerintahan saat ini dengan menyalahkan era ketika ia memimpin.

"Tetapi, kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain," ucap SBY.

Dengan adanya tudingan yang dialamatkan kepada dirinya, SBY pun meminta agar dirinya didoakan kuat dalam menghadapinya.

"Tuduhan dan fitnah yang disampaikan Menteri ESDM dan pihak-pihak tertentu sulit saya terima. Rakyat Indonesia, doakan saya kuat menghadapi," tutup SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com