Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Demokrat Desak Jokowi Pimpin ASEAN Selesaikan Masalah Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 18/05/2015, 17:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kader Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo agar berperan aktif di dalam ASEAN untuk menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya. Mereka melihat Pemerintah Indonesia seakan cuci tangan dan lepas tangan soal itu.

"Indonesia adalah negeri terbesar di kawasan ASEAN. Tentu sangat logis jika Indonesia memainkan leading role, peran yang utama di ASEAN untuk mengatasi krisis ini," ujar Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi persnya di Cafe Depana, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015).

Kader Partai Demokrat melihat, negara-negara yang terlibat dalam persoalan pengungsi Rohingya, yakni Myanmar, Thailand, dan Malaysia, hanya berpangku tangan dalam merespons persoalan itu. Padahal, persoalan itu semata-mata terkait kemanusiaan.

"Adalah sikap yang sama sekali jauh dari rasa perikemanusiaan untuk membiarkan ratusan pengungsi Rohingya terlunta-lunta di tengah laut yang merupakan halaman ASEAN sendiri," ujar Ulil.

Sikap diam dan cuci tangan negara-negara di ASEAN tersebut, menurut Ulil, tak dapat diterima. Justru, seharusnya, ASEAN menunjukkan peran aktifnya dalam momen kritis seperti ini.

Kader lain Demokrat, Imelda Sari, menambahkan, Presiden Jokowi harus merangkul negara-negara ASEAN untuk melakukan langkah diplomasi agar masalah Rohingya dapat diatasi. Bahkan, jika mampu, Jokowi didesak menyelesaikan persoalan itu di negara asal pengungsi tersebut, yakni Myanmar.

"Mereka ini manusia tanpa negara. Mereka tak diakui Pemerintah Myanmar, dan mendapat perlakuan diskriminatif. Menurut pandangan kami, ini tak bisa diatasi jika tak diselesaikan dari akarnya sendiri, yakni kejelasan mereka di negerinya sendiri, yaitu Myanmar," ujar Imelda.

"Kami mendesak Presiden berdiplomasi aktif terhadap Pemerintah Myanmar agar mereka menghentikan diskriminasi atas Rohingya dan memberi pengakuan kepada mereka sebagai warga negara yang sah," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com