Kasus Kondensat, Bareskrim Anggap Sri Mulyani Tak Perlu Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak memastikan tidak memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dugaan perkara korupsi penjualan kondensat bagian negara.

Victor mengatakan, tiap penjualan kondensat oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memang harus ada surat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Di dalam surat itu ada klausul SKK Migas boleh menjual kondensat asalkan sesuai prosedur yang berlaku.

"Jadi sebenarnya (Sri Mulyani) enggak perlu diperiksa. Karena di bawah surat itu disebut bahwa penjualan boleh saja sepanjang ada prosedur yang berlaku," ujar Victor di kompleks Mabes Polri, Jumat (15/5/2015).

"Toh kalau nyatanya prosedur yang dimaksud itu tidak berjalan, yang bertanggung jawab ya tetap SKK Migas sebagai pengambil keputusan penjualan kondensat," ucap Victor.

Kendati demikian, Victor mengatakan bahwa sifat penyidikan selalu dinamis tergantung dari informasi yang berkembang. Oleh sebab itu, jika dalam pengembangan penyidikan ke depan arah perkara tersebut ke keterlibatan pejabat Kementerian Keuangan, penyidik akan tetap memeriksa pihak terkait.

"Semua dikembangkan berdasarkan informasi dokumen dan saksi karena tentu kami tidak mau kasus ini berhenti. Harus dikembangkan sampai sekecil-kecilnya," ujar Victor.

Sebelumnya, Bareskrim Polri diminta tak ragu memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengusutan dugaan perkara korupsi penjualan kondensat bagian negara. Hal itu disampaikan Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. (Baca: Kasus TPPI, Bareskrim Didesak Periksa Mantan Menkeu Sri Mulyani)

"Sri Mulyani harus diperiksa dong atas persetujuan tersebut. Bareskrim jangan pilih kasih dalam penegakan hukum," ujar Ucok.

Sri Mulyani, kata Ucok, dianggap turut serta dalam pelanggaran dengan tetap memberikan persetujuan terhadap pembayaran tidak langsung melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009 tanggal 12 Februari dengan merujuk pada Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas.

Persetujuan itu disampaikan kepada Direktur Utama TPPI lewat surat Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Padahal, menurut Uchok, surat deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas tidak boleh dipakai sebagai landasan hukum atas persetujuan Kemenkeu ini.