Kompas.com - 15/05/2015, 16:41 WIB
Penyidik Direktorat II Eksus Bareskrim Polri menggeledah kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selatan, Selasa (5/5/2015). Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah berkas berkaitan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait korupsi yang dilakukan oleh PT TPPI dalam penjualan kondesat milik SKK Migas. TRIBUNNEWS / ABDUL QODIRPenyidik Direktorat II Eksus Bareskrim Polri menggeledah kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selatan, Selasa (5/5/2015). Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah berkas berkaitan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait korupsi yang dilakukan oleh PT TPPI dalam penjualan kondesat milik SKK Migas.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Mabes Polri diminta tak ragu dan segera memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penjualan kondensat bagian negara ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Menurut Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dugaan keterlibatan Sri Mulyani ada pada pemberian persetujuan untuk penunjukan langsung penjualan kondensat.

Menkeu saat itu, kata dia, tetap memberikan persetujuan terhadap pembayaran tidak langsung melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009 tanggal 12 Februari dengan merujuk pada Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas. Persetujuan itu disampaikan kepada Direktur Utama TPPI lewat surat Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara.

Padahal, menurut Uchok, surat deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas tidak boleh dipakai sebagai landasan hukum atas persetujuan Kemenkeu ini. "Kalau tidak ada persetujuan dari menkeu, tidak mungkin ada pemberian penujukkan langsung kepada TPPI," kata Uchok, Jumat (15/5/2015).

"Sri Mulyani harus diperiksa dong atas persetujuan tersebut. Bareskrim jangan pilih kasih dalam penegakan hukum," ucapnya.

Uchok mengatakan, Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran dimaksud bukan pejabat yang berwenang. Itu pun diduga berpotensi melanggar prosedur sesuai keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KPTS-20/BPOOOOO/2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukkan Penjual Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara.

Lebih lanjut, Uchok menjelaskan, pihaknya berharap kepada Bareskrim Mabes Polri agar fokus pada dua modus tindak pidana dugaan korupsi di kasus itu. Modus pertama adalah penunjukan langsung penjualan kondensat yaang telah berpotensi merugikan keuangan Negara.

SKK Migas dianggapnya telah melanggar prosedur sesuai Keputusan Kepala BP MIGAS Nomor KPTS-20/BPOOOOO/2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara. Dalam proses penetapan PT TPPI, menurut Uchok, tidak terdapat dokumentasi hasil penilaian pemeriksaan dari Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara sebagai dasar penetapan penunjukkan langsung PT TPPI, untuk selanjutnya diolah di kilang dalam negeri.

Selain itu, keputusan penetapan pertama kali PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMIGAS.

Modus kedua, kata Uchok, adalah ada pengiriman kondesat bagian Negara kepada PT TPPI sebelum kontrak penunjukkan penjual ditandatangani dengan nilai sebanyak 21.600.062,66 barel atau dengan nilai sebesar Rp 1.546.843.450,22.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Nasional
Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X