Ini Alasan Jokowi Yakin Merauke Bisa Jadi Lumbung Padi Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil kunjungan kerja ke Merauke, Papua, pada pekan lalu rupanya memberikan harapan tinggi bagi Presiden Joko Widodo di sektor pertanian. Pemerintah pun mencanangkan target agar Merauke bisa menjadi lumbung padi dunia dalam tiga tahun mendatang.

"Tiga hari lalu, saya ke Merauke. Bupatinya sangat aktif sekali tawarkan daerahnya untuk investasi sawah padi. Kalau kecil saya nggak meluncur, tetapi karena yang disampaikan ke saya adalah jutaan hektar, saya meluncur ke sana," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kemayoran, Rabu (13/5/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku takjub dengan potensi yang dimiliki Merauke. Daerah itu memiliki tanah datar seluas 4,6 juta hektar serta mata air yang melimpah. Dengan potensi alam yang dimiliki itu, Jokowi merasa Merauke pantas dijadikan kawasan untuk investasi padi. (Baca juga: Presiden Berharap Merauke Jadi Lumbung Padi Dunia)

Namun, untuk menggarap lahan pertanian yang begitu luas itu, diperlukan mesin-mesin. Karena itu, Jokowi pun berbicara kepada bupati dan gubernur.

"Maka, kami putuskan, kita bagi 30 persen pakai swasta dan 70 persen pakai BUMN. Saya punya target tiga tahun Merauke harus bisa menjadi lumbungnya beras, bukan hanya nasional, tetapi internasional," kata Jokowi.

Berdasarkan hitungannya, Merauke bisa menghasilkan 60 juta ton beras dengan masa panen tiga kali. Jumlah itu setara dengan jumlah produksi beras nasional yang ada saat ini.

"Ini kekuatan besar, tetapi karena tidak diangkat, tidak dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, maka kami enggak tahu. Setelah lihat kemarin, sudah dicoba, maka sekian tahun akan dikerjakan," ujar dia.

Jokowi berharap agar ke depan, semua kepala daerah bisa lebih intensif mempromosikan potensi daerahnya sehingga investor bisa masuk. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan. Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah tidak melulu berkutat pada birokrasi.