Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung Laksono Merasa Terhormat Diundang ke Kongres Demokrat

Kompas.com - 13/05/2015, 10:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Ace Hasan Syadzily, mengapresiasi Partai Demokrat yang mengundang Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono untuk hadir dalam acara pembukaan Kongres IV, Selasa (13/5/2015) kemarin. Menurut Ace, undangan itu dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap kepengurusan Golkar pimpinan Agung.

"Undangan Partai Demokrat dalam kongresnya ini tentu sebuah kehormatan untuk kami," kata Ace melalui pesan singkat, Rabu (13/5/2015).

Ace juga menilai undangan tersebut sebagai penanda dekatnya hubungan antara Agung Laksono dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Agung merupakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat SBY menjadi Presiden RI pada era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Ketua Umum kami sangat dekat dengan Pak SBY," ujar Ace.

Kehadiran Agung Laksono saat pembukaan Kongres IV Partai Demokrat di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa malam, semula tidak disadari oleh sebagian peserta maupun awak media. Kehadiran Agung diketahui ketika namanya disebut dalam sambutan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi kemudian membuka kongres tersebut.

Hadir dalam acara itu sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dan pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Hebat. Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy juga tampak hadir. Sementara itu, pimpinan partai dari Koalisi Merah Putih hanya diwakili oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Pengurus Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie tidak tampak dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com