Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan "Trans Corp" Dilarang Masuk Acara Kader Demokrat Penentang SBY

Kompas.com - 30/04/2015, 14:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wartawan yang tergabung dalam Trans Corporation dilarang meliput acara kader Partai Demokrat yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Acara bertema "Deklarasi Kaukus Penyelamatan Partai Demokrat" itu diselenggarakan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Acara ini dihadiri kader-kader Demokrat dari berbagai daerah yang tidak mendukung SBY setelah dipecat dari kepengurusan Demokrat.

Tepat di depan pintu masuk ruang acara, terpasang larangan bagi wartawan Trans Corp untuk memasuki acara. (Baca: Marzuki Alie Diminta Menakar Diri jika Mau Lawan SBY)

"Wartawan atau reporter atau fotografer dari Trans TV, Trans 7, Detik.com, Majalah Detik.com, CNN Indonesia, maupun Net-TV, mohon maaf kami tidak mengundang Anda serta mempersilakan Anda masuk karena media Anda terkait dengan SBY dan kroninya. Harap maklum," demikian bunyi pemberitahuan tersebut. 

Salah satu panitia acara yang enggan disebutkan namanya mengatakan, larangan ini sengaja dibuat karena Trans Corp akan berpihak ke SBY. Di lokasi acara, memang tidak terlihat ada wartawan dari grup Trans Corp.

"Kan sudah jelas, kalau kita undang, nanti mereka malah mengkritik acara ini," kata dia. (Baca: SBY Nyatakan Siap Kembali Jabat Ketum Demokrat)

SBY sebelumnya dikabarkan menjabat sebagai Komisaris Trans Corp. Kabar itu disampaikan aktivis media, Ulin Yusron, melalui akun Twitter-nya.

"Selamat Pak @SBYudhoyono per Maret 2015 mjd Komut Transcorp Media (TransTV, trans7, detik, CNN Indonesia). Smg medianya makin berkualitas," tulis @ulinyusron, Minggu (15/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com