Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso: Saya Dengar Budi Gunawan Mau Dilantik Tanggal 23 April

Kompas.com - 22/04/2015, 08:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua UmumPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan, ia mendapatkan informasi bahwa Komjen Budi Gunawan akan dilantik sebagai Wakil Kepala Polri pada Kamis (23/4/2015) besok. Sinyalbahwa Budi Gunawan terpilih sebagai Wakapolri semakin menguatsetelah Indonesia Police Watch menyebutkan pencalonan Budi mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Kalau saya dengar mau dilantik hari ini. Tanggal 23 itu kapan?" tanya Sutiyoso kepada wartawan.

Ketika disebutkan bahwa 23 April jatuh pada Kamis besok, Sutiyoso lalu meralat ucapannya dan menyebutkan pelantikan Budi kemungkinan dilakukan besok.

"Tapi aku belum dapat undangannya," ujar dia.

Saat ditanya soal sosok Budi Gunawan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menilai, penunjukan Budi sebagai Wakil Kepala Polri seharusnya tidak dipermasalahkan karena dipilih oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi.

"Di sana itu kan ada Wanjakti, forum resmi di institusi militer dan kepolisian. Mereka yang nilai siapa yang layak dipromosikan sebagai Wakapolri," kata dia.

Dari aspek hukum, kata Sutiyoso, status tersangka yang pernah disematkan kepada Budi Gunawan telah dibatalkan. "Dari aspek hukum, dari putusan praperadilan mau setuju atau tidak, kan namanya bela dia. Jadi dari hukum enggak ada masalah, dari Wanjakti enggak ada masalah. Kita harus loyal saja," kata dia.

Selain itu, Sutiyoso yakin Wanjakti telah mempertimbangkan pelimpahan kasus Budi Gunawan dari kejaksaan kepada kepolisian. Meski belum ada gelar perkara di kepolisian, ia yakin Wanjakti memiliki informasi yang cukup bahwa Budi tidak bersalah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com