Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Kalau Kader Langgar Aturan Wajar Dipecat

Kompas.com - 21/04/2015, 14:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai wajar ada sejumlah kader daerah yang dipecat. Sebab, kata dia, kader daerah tersebut sudah melanggar aturan yang diberlakukan oleh partai.

"Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan partai, jangankan DPC, Ketum saja kita pecat," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Ruhut membantah bahwa pemecatan tersebut terkait dengan dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali sebagai Ketua Umum pada Kongres Demokrat mei mendatang. Menurut dia, SBY sudah memiliki dukungan yang cukup dari berbagai kader daerah dan tak perlu melakukan pemecatan untuk memenangkan persaingan.

"Pak SBY itu 90 persen didukung, jadi bisa aklamasi," ujarnya.

Tiga pimpinan Demokrat tingkat kabupaten/kota yang dipecat, kemarin sudah melayangkan somasi terhadap SBY. Pencopotan jabatan tersebut membuat mereka terancam kehilangan hak suara dalam Kongres Partai Demokrat pada Mei mendatang.

Ketiga pimpinan Demokrat yang melayangkan somasi itu adalah Dendy Kukuh Santoso (sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pasuruan), Dadik Risdaryanto (sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya), dan Basuki sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk.

Ketiganya dicopot dari jabatannya dan diganti oleh pelaksana tugas pada akhir Agustus 2014 melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Somasi ini teguran hukum. Kalau kita tidak menegur, tidak akan paham kesalahannya," kata Rio Ramabaskara selaku kuasa hukum dan yang mewakili tiga kader Demokrat tersebut, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2015).

Baca juga: Tak Terima Dicopot, Tiga Kader Demokrat Somasi Pimpinan Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com