6 Bulan Pemerintahan, Tingkat Kepuasan Publik atas Jokowi-JK Masih Rendah

Secara keseluruhan, sebanyak 48,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden menyatakan puas. Adapun 7,5 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita belum maksimal," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya.

Saat responden ditanyakan mengenai kepuasannya terhadap kinerja Presiden secara pribadi, angka ketidakpuasan menurun menjadi 46,4 persen. Sebanyak 47 persen lainnya menyatakan puas. Adapun kepuasan terhadap kinerja Wapres sedikit lebih rendah dari Presiden, yakni 45,3 persen. Sebanyak 44,8 persen lainnya menyatakan puas.

"Ini baru enam bulan, semoga saat satu tahun nanti pemerintah bisa meningkatkan kinerjanya," ucap Hanta.

Hanta mengatakan, kinerja yang paling dianggap tidak memuaskan oleh publik ada di bidang ekonomi dan hukum.

Di bidang ekonomi, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 66 persen. Hal ini disebabkan tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh pendapatan masyarakat. "Harga sembako naik, harga BBM juga sempat naik, tetapi daya beli masyarakat tidak naik," ujar Hanta.

Adapun di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 55 persen. Hanta memprediksi hal ini disebabkan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kisruh KPK-Polri terjadi secara berkepanjangan dan membuat tingkat kepuasan publik menurun drastis," ucap Hanta.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini mencapai 2,9 persen. Survei dibiayai oleh Poltracking.