Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem Minta Jokowi Benahi Institusi Hukum

Kompas.com - 17/04/2015, 22:37 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari berharap pemerintahan Jokowi-JK melakukan pembenahan institusi-institusi penegakan hukum di Indonesia. Meski sejauh ini beberapa kasus besar, baik persoalan korupsi maupun narkoba berhasil diproses oleh kejaksaan agung, KPK, dan kepolisian, hal itu dianggap belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.

Secara umum, penegakan hukum belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Keinginan rakyat Indonesia sangat tinggi. Menurut dia, sebenarnya pemerintahan Jokowi-JK memiliki momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan berbagai institusi hukum. Ia mengatakan, Jokowi-JK harus merealisasikan janji politik yang pernah dikampanyekannya melalui program Nawacita.

"Apabila Nawacita dilaksanakan dengan baik dan pimpinan institusi penegak hukum memiliki komitmen terhadap perbaikan sistem penegakan hukum, maka kepercayaan publik terhadap hukum dapat kembali pulih," kata Taufik di Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Dia menambahkan, kesempatan untuk memperbaiki kondisi hukum di negeri ini dimiliki secara luas oleh pemerintahan Jokowi-JK. Selain karena dukungan rakyat terhadap pemerintah masih besar, juga karena harapan publik untuk penegakan hukum sangat tinggi.

Maka dari itu, aparat penegak hukum, terutama yang berada di bawah koordinasi Presiden, yakni kejaksaan dan kepolisian, harus mampu mewujudkan Nawacita secara konkret.

"Yang tak kalah penting adalah berupaya untuk memperbaiki proses hukum pidana agar tidak ada lagi peradilan sesat, penyiksaan, dan kesewenang-wenangan. Tugas ini merupakan pekerjaan rumah bagi pimpinan institusi penegak hukum saat ini," kata Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com