Anggaran Polri di dalam postur APBN 2015 yakni mencapai Rp 51,6 triliun. Dari jumlah itu, 62 persen digunakan untuk belanja pegawai termasuk remunerasi, 28 persen untuk belanja barang dan sisanya digunakan untuk belanja modal.
Salah satu indikator kinerja Polisi adalah di bidang pelayanan publik. Anggaran besar itu, lanjut Masinton, harus terserap bukan hanya di tingkatan Mabes Polri atau Polda saja, tapi juga harus sampai ke jajaran Polres dan Polsek. Sebab di tingkat bawahlah masyarakat bersentuhan dengan Polisi.
Jika sudah merata, Polisi tinggal memperbaiki kultur kerja. Tak jarang, lanjut Masinton, muncul stigma negatif Polri lantaran kultur kerja yang buruk dan cenderung korup.
"Kalau kita lapor hilang kambing, seperti kita hilang sapi saja. Polisi bukan mempermudah, malah mempersulit. Ini tantangan Kapolri kita yang baru," ujar Masinton.