Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Harus Ada Sistem Pendataan Kemiskinan yang Kompak

Kompas.com - 16/04/2015, 07:00 WIB
Adhis Anggiany Putri S

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda Kementerian Sosial yang sedang digarap serius. Target tingkat kemiskinan 7-8 persen pada tahun 2019 menjadi tugas berat harus diemban Kementerian Sosial dengan koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah dan badan-badan terkait.

"Saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia itu sekitar 10,96 persen. Tahun 2019 targetnya 8-7 persen. Saya sebetulnya optimis pada angka tujuh persen, karena koordinasi antarkementerian cukup intensif," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Sosial dengan agenda Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015, Selasa (14/4/2015). 

Hingga Rabu (15/4/2015) siang pembahasan verifikasi dan validasi data kemiskinan tersebut masih terus dilakukan. Rakornas tersebut rencananya akan berlangsung mulai 14 – 16 April. Dengan waktu cukup singkat itu pemerintah dan berbagai elemen terkait diharapkan dapat merumuskan sistem verifikasi dan validasi data dengan lengkap dan terperinci sehingga tidak terjadi penyimpangan teknis di lapangan.

"Rakornas ini diharapkan menjadi langkah awal menyatukan pemahaman terkait verifikasi dan validasi data KPS dan membangun komitmen bersama antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial dan Bappeda tingkat Kabupaten/Kota," ujar Khofifah.

Secara global aspek kemiskinan yang dijadikan salah satu tolak ukur Kementerian Sosial, lanjut Khofifah, diantaranya adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, misalnya sandang, pangan, papan, air bersih, kesehatan dan pendidikan dasar. Selain itu, Khofifah juga menyebutkan tentang masalah-masalah sosial psikologis, misalnya ketidakmampuan mengatasi konflik pribadi, stres, dan persoalan keluarga.

"Juga tidak memiliki pengembangan potensi diri dan lingkungan, dalam arti tidak memiliki keterampilan wirausaha dan lainnya. Yang terakhir adalah aspek pengembangan faktor produksi sendiri, misalnya kepemilikan tanah terbatas atau tidak adanya sarana prasarana produksi," ujarnya.

Menilik masifnya pembahasan yang harus disampaikan kepada seluruh anggota rakornas, Kementerian Sosial mengagendakan kegiatan focus group discussion (FGD) untuk mendalami berbagai isu yang berkembang terkait sasaran program perlindungan sosial dalam lima kelompok dengan tema berbeda. Khofifah sendiri merekomendasikan pembahasan tentang penanggulangan kemiskinan yang sebaiknya mengutamakan aspek pembukaan peluang kerja, dan bukan sekedar dalam bentuk bantuan sosial.

"Nantinya, data yang dikumpulkan diharapkan berbentuk mikro berupa profil dasar setiap warga, selalu dilakukan update berkala sehingga datanya tepat, akurat dan reliable dan dikelola lewat satu pintu dengan sistem dan kriteria data base yang terstandar," kata Khofifah.

Baca: Mensos: Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Harus Akurat!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com