Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Non-aktif, Puan Sebut Posisinya Tak Tergantikan di PDI-P

Kompas.com - 13/04/2015, 23:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Puan Maharani dipercaya kembali menjadi Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Politik dan Keamanan. Namun, lantaran berstatus sebagai menteri, Puan langsung dinonaktifkan pada hari penunjukannya oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Terkait hal itu, Puan menegaskan bahwa posisi non-aktif itu artinya dia tidak lagi mengurus urusan partai.

"Enggak (urus partai). Kami sudah berkomunikasi dan setelah dilantik, kan saya non-aktif. Jadi, enggak rangkap jabatan, langsung non-aktif," kata Puan di Istana Kepresidenan, Senin (13/4/2015).

Dengan posisi non-aktif itu, sebut Puan, jabatan ketua DPP Bidang Politik itu dibiarkan kosong sementara waktu selama dia masih menjadi menteri.

"Ya, enggak digantikan. Begitu saja, non-aktif," ucap dia.

Segala tugas yang seharusnya dilakukan ketua DPP Bidang Politik, lanjut Puan, akan digantikan oleh partai. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu tidak mau memprediksi efisien atau tidaknya mekanisme kerja seperti itu.

"Efisien atau tidaknya itu tergantung bagaimana jalannya. Pak Jokowi dan Pak JK sudah memahami dan sudah setuju," tutur dia.

Kritik mulai bermunculan saat Megawati memutuskan tetap memasukkan Puan ke dalam kepengurusan DPP PDI-P periode 2015-2020 meski harus dinonaktifkan. Hanya Puan satu-satunya menteri dan pejabat yang tetap berada di kepengurusan partai.

Pejabat lain, seperti Tjahjo Kumolo, yang sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal PDI-P dan Sidarto Danusubroto yang menjadi Ketua Dewan Kehormatan PDI-P, melepas posisi mereka di partai berlambang banteng itu untuk fokus menjalankan tugas di pemerintahan. Tjahjo kini menjadi Menteri Dalam Negeri, sementara Sidarto dipilih Jokowi menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Sejumlah pengamat menilai penempatan Puan dan juga putra Megawati, Prananda Prabowo, tak lepas dari upaya Megawati menjaga trah Soekarno. Kedua anak Megawati itu juga sempat digadang-gadang menjadi penerus di pucuk pimpinan PDI-P kelak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com