Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Pemred "Hidayatullah.com" Saat Melihat Orang BNPT Tepuk Jidat

Kompas.com - 05/04/2015, 15:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran redaksi Hidayatullah.com sempat melayangkan protes ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mereka mempertanyakan mengapa situsnya diblokir.

Pemimpin redaksi Hidayatullah.com, Mahladi mengatakan, awalnya mereka mendatangi Kemenkominfo. Tapi, pihak Kemenkominfo mengaku tidak berhak menjelaskan alasan pemblokiran.

Menurut Kementerian Kominfo saat itu, yang berhak adalah BNPT. Kementerian Kominfo mengaku hanya melakukan pemblokiran saja.

"Nah, sore harinya kita ke BNPT. Diterima oleh Profesor Irfan. Kami bertanya, 'Pak, tolong tunjukkan di mana salah kami. Kami katanya dituding mengajak orang berbaiat ISIS, perang di Suriah, mana buktinya'," ujar Mahladi dalam diskusi yang digelar di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015).

Di depan pihak BNPT, Mahladi dan rekan-rekannya menunjukan sejumlah artikel yang pernah dimuat di Hidayatullah.com. Menurut dia, situsnya malah menentang perkembangan kelompok radikalisme. Beberapa judul yang ditunjukan Mahladi, antara lain, "Mari Kita Bersikap Atas Fenomena ISIS" dan Dianggap Lebih Biadab Dari Hewan, Pengacara Turki Lebih Membela ISIS".

"Tahu enggak apa respon Profesor Irfan? Dia hanya menepuk jidatnya sambil bilang, 'Baik, kami akan melakukan kajian lagi'," ujar Mahladi.

Mahladi meyakinkan bahwa situsnya tidak mengandung konten radikalisme. Menurut dia, konten yang dimuat situsnya hanya soal dakwah Islam.

"Cita-cita Pak Saud (Kepala BNPT) untuk melindungi NKRI adalah cita-cita kami juga. Hanya saja, persoalannya, jika untuk mencapai itu ada masalah, kami yang dapat getahnya," tutur Mahladi.

Selain Mahladi, turut hadir dalam diskusi tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Saud Usman Nasution, pengamat cyber law Margiyono dan salah satu anggota Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo.

Sebelumnya, untuk mencegah penyebaran paham gerakan radikal di Indonesia, Kemenkominfo memblokir sejumlah situs yang diduga berisi ajakan hingga ajaran gerakan-gerakan tersebut. Beberapa situs yang diblokir, antara lain Voa-islam.com, Arrahmah.com, Panjimas.com, Ghur4ba.blogspot.com, Kalifahmujahid.com, Muslimdaily.net, Dakwahmedia.com, Gemaislam.com dan Hidayatullah.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com