Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"ISIS Bukan Barang Baru di Indonesia..."

Kompas.com - 31/03/2015, 19:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen (Purn) Ansyaad Mbai menyebut bahwa gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) bukanlah "barang baru" di Indonesia. ISIS hanya nama baru dengan formasi orang-orang lama.

Ansyaad mengatakan, gerakan radikalisme di Indonesia sudah ada sejak Indonesia sendiri lahir. Awalnya, gerakan itu bernama Negara Islam Indonesia (NII). Penumpasan terhadap gerakan itu malah memunculkan berbagai gerakan dengan nama baru dan aktivitas yang makin masif.

"Nah, begitu ISIS dideklarasikan di Timur Tengah sana, semua gerakan radikal dengan berbagai macam nama tadi berbondong-bondong mendukung, membaiat dan sampai memberangkatkan orang ke Suriah," ujar Ansyaad di kompleks Mabes Polri pada Selasa (31/3/2015).

"Jadi jangan tanya ISIS dari mana, ini barang lama, bukan barang baru. ISIS hanyalah nama lain dari berbagai organisasi terorisme yang ada di Indonesia saja. Istilahnya mereka ini sudah menemukan impiannya, yaitu ingin mendirikan negara Islam sendiri," kata dia.

Ansyaad menyebut, ada 18 organisasi radikal berbasis Islam yang menyatakan mendukung ISIS. Lima organisasi berasal dari Malaysia, lima dari Filipina, sementara sisanya berasal dari Indonesia. Ansyaad enggan menjelaskan lebih rinci nama kelompok-kelompok tersebut.

Dia mengatakan, ISIS sama berbahayanya dengan kelompok teroris di Indonesia yang sudah bercokol terlebih dahulu. Bahkan, Ansyaad menyebut ISIS lebih ekstrem dalam meneguhkan kepercayaannya, yakni dengan mengharamkan siapapun yang berbeda dengan ISIS dan menghalalkan pihak tersebut untuk dibunuh.

"Ciri paling khas dari ISIS adalah takfiri (kelompok yang dengan mudah mengkafirkan orang lain) dan jihad. Siapapun yang berbeda dibilang kafir sama dia. Modus jihadnya juga sadis, di Poso itu ada polisi yang dibunuh dan dikubur, lalu ada siswa yang dibunuh lalu ditancap di kayu," ujar Ansyaad.

Ansyad mengatakan, cara yang paling ampuh untuk penanggulangan gerakan tersebut adalah dengan cara pencegahan dan deradikalisasi bagi mereka yang terlanjut mengikuti ISIS. Di samping itu, penindakan represif terhadap mereka yang terbukti melakukan teror juga harus tetap dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com