Pengacara Suryadharma Tantang KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Humphrey Djemat, menilai, banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, ia menantang KPK untuk membuktikan apakah penetapan tersangka tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.

"Kita mau challenge apakah itu benar terjadi karena banyak statement juga dari pimpinan KPK yang janggal," kata Humphrey di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3/2015).

Hari ini, Suryadharma akan menghadapi sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukannya terhadap KPK. Langkah itu dilakukan setelah putusan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan.

Humphrey menjelaskan, Suryadharma telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Mei 2014. Namun, kata dia, pada Oktober 2014, Ketua nonaktif KPK Abraham Samad menyebut bahwa berkas perkara Suryadharma belum 50 persen.

"Baru sekitar 30 persen katanya. Tapi, itu tergantung Pak SDA kooperatif atau tidak, ini kan artinya meminta Pak SDA untuk bicara agar melengkapi alat bukti mereka," ujarnya. (Baca: KPK: Penyidikan Kasus Suryadharma Belum Sampai 50 Persen)

Ia menambahkan, dalam proses penyidikan, seharusnya penyidik memiliki alat bukti yang kuat sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, kata dia, yang terjadi malah sebaliknya.

"Katanya kerugian negara masih dirumuskan dan sebagainya, kita ingin tanya kenapa setelah sembilan bulan kasus ini belum ada kejelasan juga," ujar Humphrey. (Baca: Suryadharma: Kalau Saya Mau Korupsi Enggak Recehan Begini)

Dalam kasus ini, Suryadharma diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji.

KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang ikut dalam rombongan haji gratis.