Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KY: Kalau Sarpin Merasa Terhina, Ya Salah Dia Sendiri...

Kompas.com - 28/03/2015, 17:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri mengatakan, Sarpin Rizaldi tidak perlu merasa terhina jika ada pihak yang menentang hasil putusan sidang praperadilan antara Budi Gunawan dan KPK.

Taufiq mengatakan, yang ditentang dalam konteks ini adalah putusan praperadilan yang diketok Sarpin, bukan Sarpin secara personal. Protes, kritik, dan sebagainya terhadap suatu putusan, kata Taufiq, adalah hal yang sah-sah saja.

"Banyak putusan hakim yang dipersoalkan, tetapi tidak ada persoalan hakimnya yang tersinggung, tak ada lagi hubungan pribadi dengan putusan," ujar Taufiq melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (28/3/2015).

"Nah, kalau Sarpin merasa terhina, itu salah dia sendiri. Kenapa dia hubungkan putusan itu dengan pribadinya, apalagi bawa-bawa nama keluarga besarnya," lanjut dia.

Taufiq mengatakan, perilaku demikian tidak pantas dilakukan oleh seorang hakim. Terlebih lagi, Taufiq mengatakan bahwa Sarpin telah menjelek-jelekkan dirinya dengan menuduh bahwa Taufiq melakukan tindak pidana Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

"Seharusnya, sayalah dan orang-orang yang dihina Sarpin, yang mesti melaporkan dia ke polisi," ujar Taufiq.

Taufiq menegaskan bahwa seorang hakim dituntut dengan kode etiknya untuk berperilaku rendah hati, bijaksana, tidak boleh populer, bekerja tulus dan ikhlas, serta tidak boleh marah jika putusannya dikritik. Taufiq pun mengatakan bahwa hakim juga wajib menjaga jarak dengan pengacara.

Hakim Sarpin Rizaldi melayangkan somasi kepada para pihak yang mengkritiknya terkait putusan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan. Ia meminta agar mereka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

"Kami peringatkan untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada klien kami melalui media cetak, media elektronik, paling lambat tujuh hari sejak somasi ini kami sampaikan," kata kuasa hukum Sarpin, Hotma Sitompoel, di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Berbagai pihak mengkritik Sarpin yang memutuskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan tidak sah. Sarpin menganggap KPK tidak berwenang mengusut kasus Budi. Dampaknya, kasus Budi Gunawan dilimpahkan KPK ke Kejaksaan Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com