"Kami sudah tanya informasi beberapa daerah, bahkan ada yang kepala daerahnya bilang anggaran belum 100 persen tersedia, terutama daerah yang masa menjabatnya berakhir semester I 2016," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik di Jakarta, Sabtu (29/3/2015).
KPU berharap Kementerian Dalam Negeri bisa memfasilitasi daerah yang belum memiliki anggaran penyelenggaraan pilkada serentak itu. "Apakah APBD direvisi atau ada bantuan APBN dari pusat," sambung Husni.
Meskipun demikian, menurut Husni, ada juga daerah yang mengajukan permohonan agar bisa mengikuti pilkada serentak Desember mendatang. Sejauh ini, daerah yang terdaftar mengikuti pilkada serentak kurang lebih 271 daerah.
Mengenai biaya yang dianggarkan KPU untuk penyelenggaraan pilkada serentak ini, Husni enggan mengungkapkannya. Ia juga menyampaikan bahwa KPU berharap ada kerja sama pemerintah daerah dalam rekrutmen panitia penyelenggara pemilkada.
"Proses rekrutmen panitia yang jadi sorotan penting sehingga mereka yang direkomendasikan seharusnya yang terbaik dan ini tentu jadi salah satu faktor di mana proses yang dilakukan di tingkatan itu bisa menjadi kepercayaan masyarakat," kata Husni.
Mengenai persiapan yang dilakukan KPU, Husni menyampaikan bahwa pihaknya masih fokus pada penyusunan aturan-aturan atau regulasi. Selanjutnya, KPU akan fokus pada proses sosialisasi pilkada serentak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.