Anggota Fraksi Golkar yang Tak Cabut Hak Angket Yasonna Terancam Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang, mengultimatum seluruh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk mencabut kembali rencana pengajuan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Saya tegaskan kepada Fraksi Golkar yang sudah menandatangani hak angket, segeralah cabut hak angket itu," ujar Agus di pelataran Bareskrim Polri, Jumat (27/3/2015) sore.

Agus mengancam jika penandatanganan itu terus dilanjutkan dan tidak segera dibatalkan, dirinya akan merekomendasikan ke pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung agar mengenakan sanksi kepada mereka. "Kalau tidak dicabut, kami dari fraksi bakal sampaikan ke DPP supaya mereka ditindak, disanksi keras, termasuk mungkin PAW (pergantian antar waktu)," ucap Agus.

Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket terhadap Menkumham Yasonna Laoly. Wacana itu muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar.

Menkumham mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. (Baca: Kemenkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono).

Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. (Baca: Ikuti Langkah Suryadharma, Aburizal Akan Tempuh Jalur Hukum ke PTUN)

Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodasi kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, dan loyal.