Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Sempat Memanas, Pemerintah Tetap Terima Dubes Australia di Istana

Kompas.com - 19/03/2015, 14:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Duta Besar Australia Paul John Grigson di Istana Merdeka, Kamis (19/3/2015) siang. Meski hubungan Indonesia dengan Australia sempat menegang akibat penerapan hukuman mati di tanah air, Presiden tetap menerima kedatangan mereka.

Di dalam pembicaraan dengan Duta Besar Australia, Jokowi menekankan bahwa perlunya hubungan antar negara jangan sampai terganggu persoalan hukum.

"Tadi disampaikan bahwa Indonesia dan Australia adalah tetangga dan sahabat yang sangat baik. Tadi saya sampaikan jangan sampai terganggu oleh masalah-masalah," kata Jokowi.

Saat ditanyakan masalah yang dimaksudnya itu, Jokowi pun hanya tersenyum. "Saya kira sudah tahu semuanya," ucap dia. (Baca: Menkominfo Mengaku Belum Tahu Telkomsel Disadap Australia)

Duta Besar Australia bersama empat duta besar lain yakni Duta Besar Iran Valiollah Mohammadi Nasrabadi, Duta Besar Hungaria Judit Nemeth-Pach, Duta Besar Panama Victor Luis Ng Chan, dan Duta Besar Filipina Maria Lumen Banzon Isleta hari ini menyerahkan Surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Seperti diketahui, hubungan Australia dan Indonesia menegang menyusul hukuman mati terhadap duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahkan berkali-kali mengungkit soal perlunya pemerintah Indonesia megubah keputusannya soal hukuman mati. (Baca: Menteri Retno Kecewa dengan Pernyataan-pernyataan Menlu Australia Julie Bishop)

Menteri Luar Negeri Julia Bishop bahkan sudah menawarkan pertukaran tahanan kepada Indonesia. Namun, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menolaknya karena tidak ada landasan hukum yang bisa mengatur itu. Ketegangan hubungan tak hanya terjadi dengan Australia.

Pemerintah Brasil bahkan sudah lebih dulu menolak penyerahan surat kepercayaan dari Duta Besar RI di Brasil, Toto Riyanto. Pemerintah Indonesia pun protes dan memanggil Toto pulang ke tanah air. (Baca: Warganya Dihukum Mati, Presiden Brasil Tolak Dubes Indonesia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com