Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dukung Hak Angket untuk Menkumham

Kompas.com - 17/03/2015, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koalisi Merah Putih di DPR sepakat akan segera menggulirkan hak angket terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Adapun Koalisi Indonesia Hebat sudah menyatakan menolak wacana tersebut. Bagaimana sikap Partai Demokrat yang tidak berada di kubu manapun?

Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, memberi sinyal bahwa Demokrat akan mendukung penggunaan hak angket tersebut. Demokrat sepakat dengan KMP, keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan kubu Agung adalah bentuk politisasi. (baca: Menkumham Diberi Waktu Sepekan untuk Sikapi Peringatan KMP)

"Dalam konteks penegakan hukum dan penegakan demokrasi, F-PD tidak antipati terhadap penggunaan hak angket karena F-PD tidak ingin demokrasi dan penegakan hukum yang sudah dibangun SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selama 10 tahun runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa hanya untuk kepentingan kekuasaannya," kata Didik Mukrianto saat dihubungi, Selasa (17/3/2015).

Menurut Didik, perlu dipahami penggunaan hak angket adalah upaya konstitusional yang perlu disikapi dengan obyektif dan rasional. Tidak perlu antipati sepanjang hak tersebut digunakan dalam koridor yang benar, baik secara substansi maupun prosedural.

Keinginan anggota DPR dari KMP untuk menggunakan hak angket tersebut, menurut dia, harus menjadi perhatian dan koreksi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (baca: Rommahurmuziy Ancam Sanksi Politisi PPP yang Ikut Angket untuk Menkumham)

"Kita bersama-sama punya kepentingan yang sama untuk menjaga demokrasi ini agar berjalan sesuai jalur yang selama ini sudah ditinggalkan oleh SBY. Jangan sampai kekuasaan yang dihasilkan oleh proses demokrasi disalahgunakan secara otoriter untuk kepentingan subyektif kekuasaan semata," ucap Didik.

Kubu Agung sudah mendaftarkan susunan pengurus Golkar ke Kemenkumham setelah mendapat pengakuan dari pemerintah. Namun, kubu Aburizal Bakrie melawan ke pengadilan. (baca: Kubu Agung: Ada 35 Kader Kubu Aburizal Masuk Kepengurusan Golkar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com