Yasonna Dianggap "Begal" Demokrasi, Fraksi Gabungan Parpol di KMP Sepakat Melawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi dari partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih di DPR sepakat untuk melawan sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Sikap ini juga dilakukan karena Menkumham sebelumnya telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy.

Bambang menganggap keputusan Menkumham sebagai "begal" demokrasi karena telah sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok.

"Pernyataan bersama KMP ini kami beri judul melawan 'begal' demokrasi. Tindakan Yasonna Laoly tidak ubahnya adalah begal politik yang memasung dan menzalimi Golkar dan PPP. Ini harus diakhiri karena mengancam. Menteri harusnya berikan solusi, tetapi ini malah menambah masalah," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di ruang pers Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Hal tersebut disampaikan Bambang didampingi perwakilan fraksi lain dari Koalisi Merah Putih. Selain Bambang, hadir di antaranya Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis, dan Dimyati Natakusuma (PPP kubu Djan Faridz). Hanya perwakilan dari Fraksi PAN yang tak hadir karena masalah teknis.

Bambang menambahkan, sejauh ini fraksi di KMP belum memastikan apakah akan menggulirkan hak interpelasi dan hak angket kepada Yasonna. Namun, hak bertanya dan hak menyelidiki itu tidak menutup kemungkinan akan digunakan DPR jika situasinya tak banyak berubah.

"Ini untuk warning, apakah akan berlanjut angket atau interpelasi tergantung. Tapi, sekarang kita nyatakan dukungan bersama untuk mosi tidak percaya. Kita yakin kita masih solid. Ini inisiasi bersama," ujarnya.