Misbakhun Setuju Wacana Parpol Dibiayai Rp 1 Triliun oleh Negara

"Bagi saya itu baik karena akan memecahkan mata rantai bagaimana biaya parpol selama ini. Terobosan yang bagus untuk menyelesaikan polemik biaya parpol," kata Misbakhun, saat dihubungi, Senin (9/3/2015).

Menurut dia, mekanisme pengelolaan uang negara yang ketat dari pemerintah akan mencegah adanya penyelewengan dana kepartaian yang selama ini kerap terjadi. Hanya saja, politisi Partai Golkar itu meminta agar Tjahjo menjelaskan mekanisme dan dasar hukum yang kuat tentang wacana tersebut. Sehingga, wacana itu akan mendapatkan respons positif dari DPR lainnya.

"Asal itu memadai dari sisi aturan dan dasar hukumnya, maka itu adalah ide dan terobosan untuk mencari jalan keluar. Pasti DPR akan berkomunikasi sebagai cara dan mekanisme, apa yang dilakukan," kata dia.

Jika program ini terealisasi, Misbakhun meminta pemerintah menekankan pada sisi transparansi dan proses audit dari penggunaan dana tersebut oleh parpol. Dengan begitu, dana tersebut tidak akan disalahgunakan.

"Kalau ada pelanggaran ada sanksinya, jelas. Kalau mau diskusi arahnya ke sana. Sesuai standar penggunaan uang negara," kata mantan Politisi PKS ini.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam jangka panjang perlu dipikirkan pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya, kata Tjahjo, untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.

"Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo yang juga Politisi PDI-P ini, melalui keterangan tertulis, Minggu (8/3/2015).