Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Diprediksi Tak Akan Terjadi Sebelum Golkar Islah

Kompas.com - 07/03/2015, 05:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing memperkirakan, islah pada Partai Golkar menjadi salah satu faktor penentu dalam perombakan atau reshuffledi Kabinet Kerja.

"Kondisi politik di Golkar akan menentukan reshuffle kabinet dalam pemerintahan Jokowi-JK. Saya memperkirakan sebelum Golkar islah maka reshuffle tak akan dilakukan," katanya di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Ia menjelaskan, Golkar menjadi salah satu kondisi obyektif untuk melakukan perombakan kabinet. Dengan Golkar yang bersatu dan kuat, maka bila merapat ke pemerintahan akan menambah daya politik Jokowi, terutama di parlemen.

Apalagi, menurut dia, saat ini hubungan antara Presiden Joko Widodo dan partai pengusung terutama PDIP, terlihat kurang mesra. Sementara partai lainnya seperti Nasdem, PKB dan Hanura masih menunggu dan melihat-lihat situasi dan kondisi.

Jokowi, menurut dia, memiliki kartu truf untuk mendekati Golkar, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Posisi Jusuf Kalla sebagai tokoh Golkar dan wakil presiden. Ini yang diharapkan Jokowi agar Golkar dapat merapat ke gerbong pemerintah dan mengendalikannya," ucapnya.

Dengan tambahan dukungan dari Partai Golkar tersebut, diharapkan pemerintahan semakin kuat, terutama untuk menyukseskan program-program kerjanya.

Ia memperkirakan, perombakan kabinet baru akan terlaksana pada 2016, saat masalah Golkar telah selesai. "Tentu nantinya alasan reshuffle bukanlah karena politik, namun lebih pada karena kinerja para menteri," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com