Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KNKT: Penyelidikan AirAsia QZ8501 Baru 30-40 Persen

Kompas.com - 02/03/2015, 16:54 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi mengatakan, penyelidikan untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 baru 30-40 persen. Untuk penyelidikan lebih lanjut, KNKT akan dibantu beberapa tim ahli dari negara lain.

"Sudah 30-40 persen, dan itu akan berubah nanti karena banyak ahli yang membantu kita. Penyelidikan ini harus teliti dan tidak bisa asal-asalan. Penyelidikan ini atas nama tim Indonesia," ujar Tatang saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (2/3/2015). Tatang telah menerima badan pesawat AirAsia dari Badan SAR Nasional.

Tatang mengatakan, untuk meneliti bagian-bagian kotak hitam pesawat, yang terdiri dari flight data recorder (FDR) dan cockpit voice recorder (CVR), KNKT akan dibantu tim ahli Airbus dari Perancis. Ahli dari negara Korea, Singapura, dan Inggris juga akan datang untuk membantu mengungkap penyebab kecelakaan pesawat yang membawa 162 orang tersebut.

Menurut Tatang, bila dihitung sesuai mekanisme penyelidikan, KNKT diperkirakan akan mendapatkan hasil pada bulan kesepuluh. Sebelum dipublikasikan, hasil penyelidikan KNKT akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait untuk dibandingkan dan dimintakan pendapat.

"Kami harapkan, kalau kita semua sepakat, kita selesai pada bulan kesepuluh. Kemudian dua bulan untuk menerima komentar, jadi total 12 bulan. Untuk kecelakaan besar seperti ini, kita masih perlu selesaikan dan memastikan beberapa hal yang perlu kita argumentasikan," kata Tatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com