Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 75 Persen Responden Percaya Ada Upaya Lemahkan KPK

Kompas.com - 24/02/2015, 14:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, mayoritas publik percaya bahwa sedang ada upaya yang sistematis untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peneliti LSI Rully Akbar mengatakan, publik melihat hal tersebut dari penetapan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh kepolisian. Akibat penetapan tersangka itu, keduanya harus berhenti sementara dari jabatannya.

"Mayoritas publik, yaitu sebesar 75,37 persen percaya ada upaya melemahkan KPK," kata Rully saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Belum lagi, lanjut Rully, pimpinan KPK lainnya, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain juga saat ini sudah dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan kasus yang dilakukan keduanya di masa lalu. Para penyidik KPK juga sedang diselidiki atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal para penyidik KPK.

"Pimpinan KPK lainnya dan penyidik KPK pun akhirnya terancam juga menjadi tersangka. Publik menilai ada upaya kriminalisasi," ujarnya.

Situasi ini, lanjut Rully, membuat publik merasa prihatin dengan kondisi hukum Indonesia di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sebanyak 66,89 persen publik meyakini kondisi hukum saat ini lebih memprihatinkan," ucapnya.

Survei ini dilakukan pada 20-22 Februari 2015, dengan menggunakan metode quickpoll. Jumlah responden sebanyak 1200 dengan metode mulitistage random sampiling. Margin of error plus minus 2,9 persen.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya menolak jika pihaknya disebut melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Menurut dia, pihaknya hanya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana para pihak di KPK. (baca: Badrodin Bantah Polri Mengkriminalisasi KPK)

"Ada orang melapor, kemudian ternyata ada pidananya. Saya anggap itu bukan kriminalisasi. Kita tidak bisa menolak orang melapor," kata Badrodin beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com