Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Abbott, Anggota DPR Inisiasi Pengumpulan Koin untuk Australia

Kompas.com - 23/02/2015, 16:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, menginisiasi pembuatan kotak pengumpulan koin untuk Australia. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan Australia saat bencana Tsunami pada 2004 silam.

"Ini teguran simbolis, semoga anggota DPR dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengumpulkan koin untuk Australia," kata Lukman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengaku mengecam pernyataan Abbott yang mengungkit bantuan Australia untuk Aceh dan mengaitkannya dengan rencana eksekusi mati dua terpidana "Bali Nine" yang merupakan warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Menurut Lukman, Abbott harus meminta maaf pada Indonesia, khususnya masyarakat Aceh karena ucapannya sangat menyakiti korban bencana Tsunami.

"Kita menunggu perubahan sikap Abbott, harapan kita tidak menghubungkan Bali Nine dengan hubungan bangsa, dan antar-negara," ujarnya.

Masyarakat di berbagai daerah juga sudah melakukan hal serupa. Mereka beraksi atas sikap pemerintah Australia. (Baca: Koin untuk Australia Dilakukan hingga Tony Abbott Minta Maaf)

Abbott sebelumnya mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dan membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi Andrew dan Myuran. (Baca: PM Australia: Balaslah Bantuan Tsunami dengan Batalkan Eksekusi Mati)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia akan mengembalikan bantuan yang sudah diberikan jika Australia menagih balas budi dari bantuan tersebut. (baca: JK: Kalau Australia Tak Anggap Bantuan Kemanusiaan, Kita Kembalikan Saja)

Presiden Joko Widodo tidak mau mempersoalkan lagi pernyataan Abbott. Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia sudah mendapat klarifikasi dari negara kangguru itu. (baca: Jokowi: Jangan Panas-panasi Indonesia dengan Australia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com