Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ungkap Ketidaksesuaian Wakapolri dan Bareskrim Terkait Kasus Pimpinan KPK

Kompas.com - 11/02/2015, 22:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, ada ketidaksesuaian instruksi antara Badan Reserse Kriminal Polri dan Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti. Hal tersebut terkait pemanggilan sejumlah pegawai KPK sebagai saksi kasus pimpinan KPK yang tengah disidik Bareskrim Polri.

"Ada juga panggilan-panggilan terhadap struktural kami yang tidak pada tempatnya dan pimpinan mengambil alih tanggung jawab itu," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Bambang mengatakan, sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memperingatkan KPK dan Polri untuk menghentikan sementara proses penyidikan terkait kasus di dua lembaga tersebut. Artinya, sementara waktu tidak ada pemanggilan para saksi untuk penyidikan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan di KPK dan tidak ada juga pemanggilan para saksi untuk kasus yang menjerat pimpinan KPK di Bareskrim Polri.

Namun, kata Bambang, Bareskrim tetap melakukan panggilan terhadap sejumlah pegawai KPK sebagai saksi. Karena merasa panggilan tersebut janggal, kata Bambang, pimpinan KPK lantas mengadukannya ke Badrodin. Ternyata, Badrodin tidak mengetahui mengenai adanya panggilan itu.

"Kami sudah koordinasi dengan Wakapolri dan beliau mengatakan tidak tahu. Pak Wakapolri kaget dan tidak sependapat dengan panggilan-panggilan itu," kata Bambang.

Sebelumnya, melalui Tim Independen untuk menangani kisruh KPK-Polri, Jokowi memerintahkan KPK dan Polri untuk menghentikan sementara proses penyidikan yang tengah berjalan terkait dua lembaga penegak hukum itu. Penyidikan itu dihentikan sementara hingga putusan praperadilan yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikeluarkan.

KPK telah sepakat untuk tidak memanggil para saksi terkait Budi untuk sementara waktu. Tim Independen berharap, hal yang sama juga dilakukan Polri untuk tidak memanggil para saksi dan pimpinan KPK terkait kasus-kasus yang menjerat mereka di Bareskrim Polri.

Saat ini, proses sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tengah berlangsung sejak Senin (9/2/2015). Sejumlah saksi dari pihak Budi pun telah dihadirkan dalam persidangan. Rencananya, pada Kamis (12/2/2015) dan Jumat (13/2/2015), giliran pihak KPK yang akan menghadirkan saksi dalam persidangan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com