Menlu Tegaskan Pemerintah Indonesia Konsisten soal Hukuman Mati

MANILA, KOMPAS.com — Pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Filipina di Istana Malacanang, Senin (9/2/2015), akan membahas empat permasalahan. Keempat masalah tersebut adalah pendidikan, buruh migran, pertahanan, dan bahaya narkoba.

Wartawan Radio Sonora, Liliek Setyowibowo, melaporkan dari Manila, masalah bahaya narkoba kemungkinan akan dibahas lebih mendalam dalam pertemuan tersebut. Hal ini terkait dengan tindakan tegas Pemerintah Indonesia yang mengeksekusi hukuman mati terhadap narapidana kasus narkotika.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang ikut dalam rombongan Presiden ke Filipina, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan toleransi dalam memberantas peredaran narkoba. Demikian pula dalam eksekusi hukuman mati untuk napi narkoba. "Saya yakin Presiden akan konsisten," kata Retno.

Retno menambahkan, Pemerintah Indonesia dapat memahami jika Pemerintah Filipina akan membahas masalah ini dan meminta pengampunan bagi warganya yang masuk dalam 64 terpidana narkoba yang akan dieksekusi. "Adalah wajar jika pemerintah sebuah negara ingin melindungi warga negaranya. Namun, saya yakin Presiden tetap konsisten pada pendiriannya," ujar Retno.

Dalam pertemuan bilateral Indonesia-Filipina itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menlu Retno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar, serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid.