Komnas HAM Minta Dilibatkan dalam Seleksi Calon Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM meminta agar setiap calon kepala Polri ditelusuri latar belakangnya dari aspek HAM. Pasalnya, di dalam laporan dugaan pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM, aparat kepolisian menempati urutan tertinggi dengan jumlah berkas mencapai ribuan.

"Rekomendasi kami kepada Presiden adalah dikembalikan seperti 2013, di mana pemilihan Kapolri melibatkan KPK, Komnas HAM dan PPATK. Ini penting untuk menghasilkan Kapolri yang clean and clear," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai saat dihubungi, Jumat (6/2/2015).

Pigai mengatakan, pada saat itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang meminta ketiga lembaga itu menelusuri jejak rekam para calon. Hasilnya, kemudian muncul nama Jenderal Sutarman yang dianggap Komnas HAM sebagai sosok yang tak memiliki catatan pelanggaran HAM.

"Terbukti seleksi tahun 2013 itu sangat baik, kami pun puas dengan munculnya nama pak Tarman yang nyatanya cukup tak bermasalah," kata Pigai.

Di sisi lain, Pigai mengungkapkan, pentingnya tinjauan jejak rekam dari aspek HAM dilatarbelakangi banyaknya laporan pengaduan masyarakat. Kasusnya, kata dia, mulai dari intimidasi, perbuatan tak menyenangkan, hingga kriminalisasi kasus.

Sepanjang tahun 2014 lalu, Pigai menjelaskan, Komnas HAM telah menerima sekitar 7.200 berkas pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, laporan terhadap aparat kepolisian adalah yang tertinggi.

"Tertinggi kepolisian. Nomor dua dan tiga adalah korporasi dan pemerintah daerah," ujar Pigai.

Dengan tingginya pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat Kepolisian, Pigai menyatakan, pucuk pimpinan Polri harus menjadi contoh dan memiliki perspektif HAM yang kuat.

"Karena itu, kami ingin tradisi baik yang sudah ada tetap dilanjutkan presiden," kata Pigai.

Kompolnas mempersiapkan daftar calon kapolri yang baru. Ada empat perwira tinggi yang masuk dalam daftar yang akan diajukan kepada Kompolnas. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon kepala Polri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden.

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan nama baru di jajaran bintang tiga, Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).