Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Anggap Mustahil Abraham Barter Keinginan Jadi Cawapres dengan Kasus

Kompas.com - 05/02/2015, 20:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi membantah tudingan bahwa Ketua KPK Abraham Samad membarter keinginannya menjadi cawapres Joko Widodo pada Pilpres 2014 dengan janji keringanan hukuman bagi politisi PDI Perjuangan Emir Moeis. Saat itu, Emir tengah berperkara di KPK. Menurut Johan, hal tersebut mustahil dilakukan karena saat gelar perkara, seluruh unsur di KPK terlibat.

"Tidak mungkin satu pimpinan yang kemudian bisa mengatur-atur perkara. Penanganan perkara diputuskan semua pimpinan," ujar Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Tak hanya oleh pimpinan, kata Johan, gelar perkara juga dihadiri oleh tim penyelidikan, tim penyidikan, dan tim penuntutan. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai kelangsungan kasus yang tengah ditangani KPK.

"Itu diekspose, digelar, di situlah terjadi perdebatan mengenai bahan-bahan apakah sudah layak ditingkatkan ke tingkat penyidikan atau tidak," kata Johan.

Johan lantas mempertanyakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P Hasto Kritiyanto yang menuding Abraham melakukan pertemuan dan melobi sejumlah elite PDI-P untuk hal tersebut. KPK, lanjut dia, meragukan keabsahan informasi yang dibeberkan Hasto di Komisi III DPR pada Rabu (4/2/2015) kemarin.

"Apakah benar yang disampaikan Hasto bahwa Ketua KPK menyatakan seperti itu? Ini kan harus dites dulu, benar atau tidak," kata Johan.

Pernyataan Hasto itu disampaikan secara pribadi dalam jumpa pers pekan lalu dan pada rapat dengan Komisi III DPR, Rabu kemarin. Pada rapat itu, anggota DPR meminta keterangan Hasto terkait pertemuan Abraham dengan sejumlah elite PDI-P.

Hasto mengklaim ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Abraham. Ia menuding Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana. Menurut Hasto, ia baru mengungkapkan manuver politik Abraham karena keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurut dia, ada korelasi antara manuver Abraham dan penetapan tersangka tersebut.

Terkait tudingan Hasto, Abraham membantahnya. Ia merasa ada upaya untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com