Kompolnas Harus Pastikan Kandidat Calon Kapolri Bersih

Arsul mengatakan, Kompolnas dapat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengecek transaksi keuangan setiap calon. Sementara, untuk rekam jejak dalam hal tindak pidana, Kompolnas bisa melibatkan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

"Semua tahapan itu lebih baik diselesaikan saat tahap pencalonan. Artinya di itu (diselesaikan) di Kompolnas. Ketika dibawa ke Presiden sudah clear," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (5/2/2015).

Fraksi PPP, kata Arsul, tidak mempersoalkan siapa pun calon yang akan diajukan Kompolnas kepada presiden. Hanya saja, ia menekankan, agar proses seleksi calon kapolri itu harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh.

"Jadi DPR nanti tinggal lihat visi, misi. Tidak usah tracking lagi, supaya tidak melakukan pengulangan," katanya.

Sebelumnya, Kompolnas mengakui, Presiden Jokowi menyebut tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Pernyataan itu disampaikan Jokowi kepada Kompolnas sepekan lalu.

"Beliau konsisten dan komitmen ya, tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan," kata Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (4/2/2015).

Adrianus mengungkapkan, kepastian itu didapat setelah Kompolnas bertemu dengan Kepala Negara pada pekan lalu. Dengan dibatalkannya pelantikan Budi Gunawan, Kompolnas pun menyiapkan sejumlah nama pengganti. Nama-nama yang diajukan berasal dari kalangan jenderal bintang tiga. Kompolnas merupakan lembaga yang memiliki hak untuk mengajukan nama calon kepala Polri kepada Presiden.

Hak itu diatur dalam Pasal 38 ayat 1(b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi, "Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri."