Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Panggil Semua Pihak yang Terkait Pertemuan Hasto dan Samad

Kompas.com - 04/02/2015, 20:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, Komisi III akan memanggil semua yang terkait dengan pertemuan antara politisi PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Benny mengatakan, pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi pernyataan Hasto ke Komisi III.

"Setelah ini, komisi akan melangkah lebih lanjut dengan memanggil nama-nama yang disebutkan untuk klarifikasi. Supaya apa yang disampaikan Hasto ini tidak merusak institusi KPK," ujar Benny, saat ditemui seusai memimpin rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Hari ini, Komisi III telah mendengar pengakuan Hasto mengenai pertemuannya dengan Abraham Samad. Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rencana pencalonan Abraham sebagai calon wakil presiden.

Selain itu, Hasto juga menceritakan bahwa Abraham mengakui perannya dalam menentukan vonis yang ringan bagi Emir Moeis, salah satu kader PDI-P yang terjerat kasus korupsi, dan ditangani oleh KPK. Beberapa nama yang disebut Hasto terlibat dalam pertemuannya dengan Abraham yaitu, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Benny mengatakan, tujuan pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, khususnya berkaitan penetapan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan, yang ditengarai ada kaitannya dengan kekecewaan Abraham Samad yang tidak dicalonkan sebagai cawapres oleh PDI-P untuk mendampingi Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan, Komisi III kemungkinan akan membentuk Komisi Etik Abraham Samad, jika terbukti melanggar kode etik KPK. Aziz juga menyebutkan adanya kemungkinan pemberian sanksi pada Abraham, apabila ia terbukti melanggar perjanjian yang dibuat saat fit and proper test calon pimpinan KPK di hadapan Komisi III DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com