Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Kecewa Rekomendasi yang Dikeluarkan Tim Independen

Kompas.com - 29/01/2015, 18:25 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon kepala Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komjen Budi Gunawan, kecewa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim independen yang meminta pelantikan dirinya sebagai kepala Polri dibatalkan.

"Tentu beliau kecewa. Makanya, saya datang khusus untuk sampaikan ini," ujar kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Razman mengatakan, pihaknya memprotes keras kinerja tim independen yang tidak mendatangi Budi Gunawan untuk meminta klarifikasi terkait kasus yang disangkakan kepada Budi. Razman menilai, tim independen mengambil keputusan tanpa melakukan investigasi mendalam terhadap Budi Gunawan.

"Ini belum kerja mana-mana, belum nanya mana-mana, tahu-tahu di-publish ada keputusan. Ini apa? Fakta independen yang mendasari putusan itu apa? Ini opini publik yang dipublikasi. Saya protes keras," kata Razman.

Razman juga mengkritik tim independen yang sudah bekerja dan menghasilkan rekomendasi, padahal tim tersebut belum memiliki surat keputusan dari Presiden untuk memformalkan tim yang beranggotakan sembilan orang itu.

"Gimana mau mendatangi Pak Budi Gunawan? Kan SK (surat keputusan)-nya belum pernah kita lihat," ucap Razman.

Sebelumnya, ketua tim independen Syafii Maarif mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal kisruh antara Polri dan KPK. Salah satunya ialah agar pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri dibatalkan. (Baca: Tim Independen Rekomendasikan Komjen Budi Gunawan Tidak Dilantik!)

Tim juga meminta Budi mengundurkan diri dari pencalonan itu. "Yang paling bagus, BG mundur dari pencalonan dan itu mungkin akan terjadi," kata Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, suara tim independen bulat menginginkan hal itu dilakukan oleh Presiden. Dia menilai, wacana yang berkembang agar Budi Gunawan dilantik dan kemudian diberhentikan sulit dilakukan.

"Bagi saya, itu berat sekali. Dilantik, lalu diminta berhenti, kalau tidak mau berhenti kan repot itu. DPR itu punya (langkah) apa sendiri bukan? Politik itu," kata Syafii. (Baca: Tim Independen Minta Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

Menurut Syafii, atas saran dari tim independen ini, Jokowi akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Dia berharap Jokowi bisa membuat sikap pada akhir Januari. Jokowi, sebut Syafii, juga harus berani mengambil risiko jika tidak melantik Budi.

Dia menyadari keputusan tersebut akan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif. "Yang penting komunikasi politiknya dan sepertinya Presiden optimistis," ucap Syafii.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jalan Berliku Anies Maju di Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju di Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com