KOMPAS.com — Suara-suara menuntut Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla merealisasikan janji kampanyenya mulai terdengar, meski masa pemerintahannya baru menginjak dua pekan. Salah satunya organisasi buruh yang menuntut peningkatan kesejahteraan sesuai janji Jokowi.
Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa bersama serikat buruh lainnya pada tanggal 4 dan 10 November mendatang di beberapa tempat, terutama wilayah DKI Jakarta.
Aksi ini dilakukan terkait tuntutan meminta kenaikan upah minimum pekerja (UMP) DKI. KSBSI meminta agar DKI menaikkan UMP-nya sebesar Rp 3,2 juta untuk tahun 2015, dari UMP tahun ini sekitar Rp 2,4 juta. Namun, Disnakertrans DKI dan Dewan Pengupahan belum memutuskan dan masih melakukan rapat untuk menetapkan UMP 2015.
Presiden KSBSI Mudhofir mengatakan, pihaknya akan menagih janji Joko Widodo yang disebutnya pernah menjanjikan beberapa poin perihal kesejahteraan buruh. Pada tanggal 4 dan 10 November, mereka juga akan melakukan aksi di Istana.
"Kami juga akan melakukan aksi di depan Istana, menagih janji Pak Jokowi atas komitmennya, 3 pilar kesejahteraan buruh (penghidupan layak, pekerjaan layak, dan upah layak)," kata Mudhofir, dalam rilisnya yang diterima Kompas.com, Minggu (2/11/2014).
Pada tanggal 4 November, buruh akan mendatangi tiga titik sasaran, yakni Kantor Gubernur DKI, DPRD DKI, dan Disnakertrans. Untuk tanggal 10 November, pihaknya akan menyambangi Kemenakertrans.
Kinerja pemerintahan
Terkait kinerja pemerintahan dan realisasi janji, pengamat politik Hanta Yudha juga mengingatkan Jokowi bahwa tantangan yang akan dihadapi selama lima tahun ke depan tak mudah. Jokowi harus membuktikan kemampuannya, sekaligus menepis keraguan publik dan sebutan "presiden boneka" yang kerap melekat pada Jokowi.
Hanta menyebut, naiknya Jokowi sebagai Presiden memunculkan antitesis politik di Indonesia. Ia mengatakan, Jokowi bukan merupakan ketua umum ataupun pejabat teras partai politik seperti presiden-presiden sebelumnya. Jokowi pun tidak lahir dari trah politik dan tidak pernah menjadi pejabat politik nasional.
"Dia lahir dari kepala daerah. Dia berprestasi jadi Wali Kota di Solo kemudian jadi Gubernur di Jakarta. Itu kebaruan, jadi peluang sekaligus tantangan berat," kata Hanta.
Oleh karena itu, Jokowi diharapkan dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa seseorang yang lahir bukan dari dunia politik juga mampu menggerakkan negara dengan baik. Tantangan lain yang perlu dihadapi Jokowi, kata Hanta, yaitu mewujudkan Nawacita yang selama ini digembor-gemborkan menjadi visi-misi pemerintahannya.
Jokowi pun diminta membuktikan bahwa kabinet yang dibentuknya benar-benar kabinet yang siap bekerja, bukan sekadar kabinet hasil kompromi politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.