"Jokowi, Pilih Bergabung dengan Mereka yang Nikmati Kekuasaan atau Bersama Rakyat?"

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo didorong untuk mengambil sikap tegas terkait kisruh antara KPK dan Polri setelah ditetapkannya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka untuk kasus yang berbeda.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, Jokowi tidak perlu takut berhadapan dengan partai pendukungnya demi mengutamakan suara rakyat.

"Tidak bisa kita jadi Presiden itu menyenangkan semua orang, itu tidak bisa. Nabi pun tidak bisa menyenangkan semua orang, apalagi presiden. Jokowi harus mendengarkan kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat," kata Kristiadi, seusai menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar harian Kompas, di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Kristiadi mengatakan, Jokowi dapat memilih satu keputusan dari dua opsi yang tersedia, yaitu membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai kehendak publik atau tetap melantiknya seperti keinginan partai-partai pendukung dan DPR RI.

Sejalan dengan itu, kata Kristiadi, keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi dapat menjadi ujian terkait dukungan publik pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (Baca: LSI: Mayoritas Publik Ingin Segera Ada Kapolri Definitif untuk Cegah Perpecahan Polri)

Ia yakin, mayoritas publik ingin Jokowi membuktikan janji pada pemberantasan korupsi dengan cara membatalkan pelantikan Budi. (Baca: Survei LSI: Mayoritas Konstituen KIH dan KMP Tak Ingin Jokowi Ditekan Lantik Budi)

"Bergabung dengan mereka yang ingin menikmati kekuasaan atau mari bersama rakyat walaupun risikonya ada. Jadikan ini momentum, sebetulnya berapa besar kekuatan masyarakat yang mau melawan kezaliman ini," ujarnya.

Hingga saat ini, Jokowi belum memutuskan terkait pergantian Kapolri. Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalangan DPR mendesak Jokowi segera mengambil sikap. (Baca: Soal Pelantikan Kapolri, Komisi III Beri Waktu Jokowi hingga Awal Februari)

Setelah Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai Kapolri, kepemimpinan Polri diserahkan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti.