Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Jusuf Kalla: Politikus Kan Tidak Haram

Kompas.com - 19/01/2015, 18:59 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tak ada yang salah jika mayoritas anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diisi tokoh yang berlatar belakang politik. Ia menepis anggapan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya bagi-bagi kursi dengan partai pendukungnya dalam menempatkan para politikus dalam Wantimpres.

"Politikus kan bukan orang yang katakanlah haram. Politisi-lah yang bangun bangsa ini. Yang menentukan arah bangsa ini kan DPR-MPR, semuanya politisi. Jadi, politisi kan orang baik-baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (19/1/2015).

Lagi pula, menurut Kalla, politikus yang menjadi anggota Wantimpres harus nonaktif di partai politik begitu dia dilantik. Sesuai Undang-Undang Nomor 19/2006, anggota Wantimpres tidak boleh menjadi pengurus partai dan harus mundur sebagai pengurus partai maksimal tiga bulan setelah dilantik presiden.

"Dia boleh politisi, tetapi tidak boleh terdaftar di partai politik dalam waktu tiga bulan. Itu saja syaratnya. Kalau Anda larang politisi untuk aktif, siapa yang bangun bangsa ini? Seorang politisi, karena itu dipilih oleh rakyat, kita tidak bisa mengatakan politisi itu jelek," sambung Kalla.

Politikus Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa pemilihan anggota Wantimpres merupakan kewenangan presiden.

Pada hari ini, Presiden Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres. Enam di antaranya berlatar belakang politikus, yakni Rusdi Kirana (PKB), Suharso Monoarfa (PKB), Sidarto Danusubroto (PDI-P), Yusuf Kartanegara (PKPI), Subagyo HS (Hanura), serta Jan Darmadi (Nasdem). Adapun tiga sisanya adalah Sri Adiningsih (ekonom), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), dan Hasyim Muzadi (NU).

Susunan Wantimpres ini berbeda dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut pengamat politik, Tjipta Lesmana, Wantimpres pada era SBY tidak ada yang diisi oleh politikus. Ia menilai, Wantimpres bentukan SBY berisi orang-orang profesional dan berpengalaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com