Pramono: Apakah Salah Ajudan Presiden, Lulusan Terbaik Jadi Calon Kapolri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung tidak membantah jika Komisaris Jenderal Budi Gunawan memiliki kedekatan dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kedekatan itu terjalin saat Budi masih menjadi ajudan Megawati saat menjabat sebagai Presiden.

Pramono menilai, wajar jika seorang ajudan presiden kelak menjadi seorang calon Kepala Polri. Pasalnya, orang-orang yang menjadi ajudan presiden merupakan orang-orang terbaik di kesatuannya.

"Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Ibu Mega. Kita lihat Pak Sutarman ajudannya Gus Dur. Apakah salah seorang ajudan, lulusan terbaik, kemudian menjadi calon Kapolri?" kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).

Pramono mengaku telah mengenal Budi cukup lama sebelum menjadi ajudan Megawati. Ia melihat bahwa Budi adalah sosok perwira polisi yang mampu membenahi birokrasi di tubuh Polri menjadi lebih baik.

Di samping itu, ia optimistis, Budi akan mampu menghapus stigma negatif masyarakat terhadap Polri.

"Di bawah pimpinan Budi Gunawan ini Polri akan bisa menghilangkan stigma-stigma yang selama ini melekat pada Polri," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Budi Gunawan terlebih dulu mengklarifikasi soal isu kepemilikan rekening gendut yang selama ini dituduhkan kepadanya. Jika tak diklarifikasi, Benny khawatir akan banyak ganjalan saat Budi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri nantinya. (baca: Komisi III DPR Minta Calon Kapolri Budi Gunawan Klarifikasi Isu Rekening Gendut)

Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Budi sebagai calon Kapolri menuai respons luas dari masyarakat. Bahkan muncul petisi yang mendorong Presiden Jokowi menarik kembali pencalonan tersebut. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org.

Mulanya, Emerson membuat petisi yang mendorong Jokowi agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon kepala Polri. Petisi ini dibuat pada Jumat (9/1/2015) sore. (baca: Mantan Ketua PPATK: Budi Gunawan Mendapat Rapor Merah dari KPK dan PPATK)

Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI. (baca: Tak Lewat KPK dan PPATK, Jokowi Khawatir Budi Gunawan "Distabilo Merah"?)