Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jamin Keluarga ABK Oryong 501 Terima Hak Korban

Kompas.com - 09/01/2015, 09:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com
- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjamin keluarga dari anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban tenggelamnya Kapal Oryong 501, akan mendapat uang santunan.

Retno mengatakan, tugas pemerintah tidak hanya sekedar melakukan diplomasi untuk evakuasi dan pemulangan jenazah, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

"Kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah dan perusahaan pemilik kapal. Kami ingin yakinkan bahwa tidak ada hak-hak korban yang dikurangi," ujar Retno, seusai proses serah terima 13 jenazah di Terminal Kargo 530, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (9/1/2015).

Retno mengatakan, sejauh ini proses komunikasi antara pemerintah Korea Selatan dan perusahaan Sajo Industries sebagai pemilik kapal berjalan dengan baik. Menurut Retno, pihak-pihak yang bertanggung jawab telah bersedia memenuhi hak-hak korban sesuai dengan kontrak kerja.

"Itu (santunan) sudah dipenuhi semua, baik berupa uang kompensasi dan gaji para ABK. Saya tidak bisa sebutkan jumlahnya, tetapi yang penting itu semua terpenuhi," kata Retno.

Kapal penangkap ikan Oryong 501 yang membawa 60 orang ABK tenggelam di Laut Bering, Rusia, pada awal Desember 2014. Ada 35 ABK WNI yang berada di kapal tersebut. Sebanyak 3 ABK asal Indonesia berhasil ditemukan selamat.

Sementara, 16 ABK lainnya ditemukan sudah tak bernyawa. Tim evakuasi dari pemerintah Korea Selatan dan Rusia hingga saat ini masih mencari keberadaan 16 ABK WNI lainnya. (baca: Terima 13 Jenazah ABK Oryong 501, Menlu Terima Kasih kepada Korsel dan Rusia)

Retno menambahkan, bagi ABK yang belum ditemukan, pemerintah juga menjamin keluarga korban akan tetap menerima uang santunan. Namun, menurut Retno, hal itu masih menunggu hingga proses pencarian benar-benar dihentikan.

"Kami belum bicara soal waktu. Tim DVI (Disaster Victim Identification) dari Polri masih bekerja dengan tim identifikasi dari Korsel," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com