Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Saya Butuh KSAL yang Lebih Berani!

Kompas.com - 24/12/2014, 14:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal kriteria kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) yang akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Susi menegaskan, perairan Indonesia butuh KSAL yang berani menjaga kedaulatan laut Indonesia.

"Saya butuh media yang lebih tegas. Saya butuh rakyat yang lebih berani. Saya butuh KSAL tentu yang lebih berani dong," kata Susi di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12/2014).

Bos Susi Air yang membuat gebrakan dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan bersama TNI Angkatan Laut itu berharap KSAL baru nantinya bisa membantunya dalam menjaga perairan Indonesia.

"Pokoknya saya ingin dibantu oleh KSAL untuk kedaulatan kelautan Indonesia," ungkap Susi.

Rekam jejak KSAL baru

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, Presiden Jokowi telah memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang rekam jejak tiga calon pucuk pimpinan TNI Angkatan Laut itu. Namun, dia belum mengetahui siapa yang akhirnya dipilih oleh Presiden.

"Ya, saya berikan foto ke beliau, si A begini, si B begini, si C begini. Dia hanya minta masukan foto-foto dari masing-masing bagaimana track record-nya," kata Tedjo.

Saat ditanya soal ketiga calon yang ditelusuri rekam jejaknya itu, Tedjo tak mau membukanya. Namun, saat satu per satu nama ditanya, Tedjo membenarkan adanya nama Kepala Badan Keamanan Laut DA Mamahit yang menjadi salah satu calon KSAL.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kepala staf Angkatan Laut yang baru untuk menggantikan Laksamana Marsetio pada pekan ini. Marsetio akan memasuki masa pensiun pada Desember 2014.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebutkan, saat ini sudah ada tiga nama calon yang diajukan oleh Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi ke Presiden.

"Sudah diterima Presiden dan akan diumumkan pada minggu ini," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com