Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Publik Ingin Dualisme Golkar Selesai Melalui Islah

Kompas.com - 19/12/2014, 15:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com-Penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan kalau mayoritas publik menginginkan dualisme kepengurusan yang terjadi pada Partai Golkar dapat selesai melalui jalur islah. Mayoritas publik menilai penyelesaian melalui Mahkamah Partai lebih baik dibandingkan melalui pengadilan.

"Banyak yang menganggap Golkar sebagai penstabilitas politik nasional. Kisruh Golkar dinilai berpengaruh pada kondisi politik nasional," ujar peneliti LSI Adrian Sopa, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).

Dalam survei mengenai penyelesaian dualisme kepengurusan Golkar, LSI melakukan pengumpulan data pada 16-17 Desember 2014, kepada 1200 responden. Penelitian menggunakan sistem quickpoll (smartphone LSI), dengan metode multistage random sampling. Adapun, tingkat kesalahan dalam penilitian sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Dari hasil survei yang dilakukan LSI, sejumlah 72,94 persen responden memilih agar penyelesaian masalah Golkar diselesaikan melalui musyawarah antara pimpinan Golkar. Sedangkan, 17,65 persen responden lainnya memilih penyelesian melalui pengadilan.

Kemudian, sejumlah 9,41 persen responden lainnya tidak tahu dan tidak menjawab mengenai kisruh dalam Partai Golkar. Data tersebut menunjukan, hanya di bawah 20 persen responden yang memilih penyelesaian masalah internal Golkar melalui pengadilan.

Berikut hasil lengkap survei yang dilakukan LSI:

1. Berdasarkan jenis kelamin:

Laki-laki:
- Sebanyak 80,95 persen menginginkan islah.
- Hanya 13,10 persen yang menginginkan melalui jalur pengadilan.
- Sebanyak 5,95 responden laki-laki lainnya memilih tidak menjawab.

Perempuan:
- Sebanyak 65 persen menginginkan islah.
- Hanya 22,09 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 12,79 persen lainnya tidak menjawab.

2. Berdasarkan tempat tinggal:

Penduduk kota:
- Sebanuak 72,39 persen menginginkan islah.
- Hanya 19,40 persen yang menginginkan melalui jalur pengadilan.
- Sebanyak 8,21 persen penduduk kota lainnya tidak menjawab.

Penduduk desa:
- Sebanyak 75 persen menginginkan islah.
- Hanya 11,11 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 13,89 persen lainnya tidak menjawab.

3. Berdasarkan tingkat pendapatan:

Masyarakat menengak ke bawah
- Sebanyak 68,42 persen memilih islah.
- Hanya 15,79 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 15,79 persen lainnya tidak menjawab.

Masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah:
- Sebanyak 72,94 persen memilih islah.
- Hanya 20,01 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 7,06 persen lainnya tidak menjawab.

Masyarakat dengan tingkat penghasilan menengah atas:
- Sebanyak 74,24 persen memilih melalui islah.
- Hanya 15,15 persen yang memilih melalui pengadilan.
- Sisanya, 10,60 persen tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com