Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Daerah Ajukan Pembangunan Pelabuhan Seluas Ribuan Hektar

Kompas.com - 18/12/2014, 13:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Konektivitas antarpulau menjadi titik perhatian utama pemerintah untuk melakukan pembangunan. Rencana pembangunan pelabuhan modern sekaligus kompleks perdagangan pun digagas. Presiden Joko Widodo menginginkan agar pelabuhan yang baru dibangun nantinya memiliki luas ribuan hektar.

Jokowi menuturkan, rencana pembangunan pelabuhan modern ini diperlukan untuk merealisasikan rencana tol laut. Setiap daerah diperkenankan untuk mengajukan usulan agar daerahnya memiliki pelabuhan.

"Dengan catatan, pelabuhan itu memiliki keleluasan yang gede. Jangan sampai usulkan ke kita pelabuhan 15-20 hektar. Semuanya harus berpikir besar, visi besar, rencana besar," ujar Jokowi dalam acara Musrenbangnas 2014 di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Jokowi memaparkan, pelabuhan modern yang komplet seharusnya terdiri dari sea port dan deep sea port yang digabung dengan kawasan industri serta pembangkit listrik.

"Luasnya berapa? Ya, paling tidak minimal 500 hektar untuk jangkauan 50 tahun akan datang. Paling tidak 2.000 hektar untuk 100 tahun akan datang," ucap Jokowi.

Dia berpendapat, apabila pembangunan pelabuhan dilakukan di lahan yang terbatas, perluasan akan sulit jika nanti dilakukan. Pasalnya, lahan-lahan sudah diduduki oleh masyarakat. Dia mencontohkan kawasan Semarang, Surabaya, dan Tanjung Priok.

"Kemarin saya ke Cilacap, ada yang sampaikan 'Pak, kami siap 32.000 hektar'. Ke Sumsel, Gubernur sampaikan, 'Pak, ini ada 3.000 (hektar)'. Itu baru betul. Jadi, jangkauannya jangka panjang," tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, persiapan harus dilakukan lantaran Indonesia kini tengah disorot dunia internasional. Indonesia, lanjut dia, juga telah menarik minat investor.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com