Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sekongkol Perppu Pilkada" Malam Ini Pukul 22.00 di Kompas TV

Kompas.com - 08/12/2014, 20:31 WIB


KOMPAS.com
- Salah satu poin sikap politik hasil Munas Partai Golkar di Bali pekan lalu, membuat Partai Demokrat merasa dikhianati. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai Partai Golkar telah melanggar nota kesepakatan yang ditandatangani bersama dengan partai lainnya yang tergabung pada Koalisi Merah Putih.

Pada nota kesepakatan bersama, menurut SBY melalui akun Twitter-nya, disebutkan bahwa partai yang tergabung pada Koalisi Merah Putih akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Perppu Pilkada dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang berakhirnya masa jabatannya.

Namun, kesepakatan bersama tersebut telah dinodai. Euforia soliditas Koalisi Merah Putih diuji.

Diiming-imingi jabatan kepala daerah membuat Ketua DPD I dan DPD II yang menghadiri Munas IX Partai Golkar di Bali sepakat untuk merekomendasikan menolak Perppu Pilkada. Setidaknya 204 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 akan menjadi angin surga.

Kini, Partai Demokrat berkelana mencari teman. Setidaknya untuk mendapatkan teman yang mendukung penuh kebijakan yang pernah dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY.

Akankah persekongkolan ini memecah koalisi yang sudah terbentuk? Apakah perpecahan ini akan mengubah konstelasi politik di DPR? Simak diskusi "Sekongkol Perppu Pilkada" pada program "Satu Meja" Kompas TV malam ini, Senin (8/12/2014) pukul 22.00 – 23.00 WIB.

Program yang dipandu oleh Aiman Witjaksono ini akan menghadirkan Nurdin Halid (Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali), Syarif Hasan (Ketua Harian Partai Demokrat), Ahmad Riza Patria (Ketua DPP Partai Gerindra) dan Zainal Arifin Mochtar (Pengamat Hukum Tata Negara).(Kompas TV/Ike Kesuma)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com