Ketua Mahkamah Partai Golkar: Siapa yang Mau Hadir Munas Januari?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi meyakini Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono akan batal menyelenggarakan Musyawarah Nasional IX tandingan Partai Golkar pada Januari 2015 mendatang.

"Enggak ada (munas tandingan). Siapa yang mau hadir dalam munas itu?" kata Muladi di sela-sela penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014).

Muladi meyakini bahwa munas di Bali ini adalah konstitusional dan tidak menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Oleh karena itu, peserta munas yang memiliki hak pilih, yakni Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) serta ormas dan sayap, tidak akan menghadiri munas tandingan yang diselenggarakan Presidium.

Daripada menyelenggarakan munas tandingan, Muladi menyarankan agar kubu Agung islah dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Kompensasi dari islah nantinya bisa dibicarakan oleh kedua kubu.

"Waktu satu setengah bulan ini bisa untuk rekonsiliasi," ucap Muladi.

Pada 25 November 2014, Agung membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar untuk menentukan waktu dan pelaksanaan Munas IX. Saat itu, ia menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota presidium.

Secara terpisah, Agun Gunanjar mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak ada lagi munas setelah Januari 2015.

"Tidak ada musyawarah lagi setelah Januari 2015. Kalau ingin islah, kami membuka diri sampai sekarang, mari sama-sama selenggarakan musyawarah nasional secara terbuka dan demokratis," kata Agun di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, seperti dikutip Antara.

"Kalau bisa islah, bisa lebih cepat. Nanti sore para Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar akan rapat, membahas langkah-langkah yang akan dilakukan," tambahnya.

Menurut dia, pelaksanaan Munas Partai Golkar IX di Bali melanggar AD/ART partai. Munas tersebut dilakukan secara otoriter, dan merupakan kejahatan politik yang sistematis. Kondisi itu dianggap Agun sangat memprihatinkan. Apalagi baru kali ini Munas Partai Golkar dilaksanakan secara sepihak.

"Kami tidak mengakui Munas Partai Golkar di Bali karena tidak sah. Jauh-jauh hari sebelum Rapimnas dan Munas Partai Golkar itu saya sudah menciumnya," katanya.